Solo, SERU.co.id – Pengadilan Negeri Solo, Kamis (24/4), membuka sidang perdana dua gugatan perdata terhadap Presiden ke‑7 RI Joko Widodo, yakni soal ijazah dan wanprestasi mobil Esemka. Namun, ketidakhadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin atau kuasa hukumnya membuat perkara Esemka ditunda sampai 8 Mei, sementara perkara ijazah lanjut ke tahap pembuktian.
Sidang dibuka pukul 10.30 di ruang utama PN Solo yang penuh sesak. Majelis hakim lebih dulu memeriksa perkara No. 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait ijazah Jokowi. Jokowi tak datang, tetapi diwakili kuasa hukum YB Irpan. Irpan menjelaskan, kliennya masih di Jakarta dan baru ditugasi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melayat ke Vatikan pasca wafatnya Paus Fransiskus.
“Kami memegang dua surat kuasa untuk kedua perkara,” seru Irpan, Kamis (24/4/2025).
Perkara ijazah tetap berproses, hakim memeriksa kelengkapan gugatan dan memberi waktu penggugat menyiapkan bukti. Sidang berikutnya akan fokus pada resume dan daftar alat bukti yang diminta kubu Jokowi.
Gugatan wanprestasi mobil Esemka (No. 96/Pdt.G/2025/PN Skt) tak bisa dilanjutkan karena Ma’ruf Amin sebagai tergugat II mangkir tanpa kuasa.
“Pemanggilan tergugat dua sah, tetapi tidak hadir. Sidang ditunda ke 8 Mei 2025,” tegas Ketua Majelis Hakim.
Penggugat, Aufaa Luqmana Re A menuntut Jokowi, Ma’ruf Amin dan pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK). Ia menggugat lantaran mobil Esemka yang dipromosikan Jokowi tak kunjung tersedia. Lewat kuasa hukumnya, Sigit N Sudibyanto, Aufaa menyatakan siap membeli satu‑dua unit Esemka Bima di ruang mediasi jika tergugat sanggup membawanya.
“Klien kami menunggu sejak 2021. Harga terjangkau, bak luas. Kalau hari ini mobil hadir, langsung kami beli,” tantang Sigit.
Aufaa menilai, Jokowi bertanggung jawab karena kerap mempromosikan Esemka sebagai simbol kemandirian industri nasional, meski produk itu sejatinya diproduksi swasta. Ia mengaku pernah datang ke pabrik Esemka di Boyolali namun hanya mendapati gerbang tertutup tanpa aktivitas. (aan/mzm)
