“Karena ini adalah pesan dari Pak Kadis, dan Pak Kadis sudah mendapatkan mandat dari Dewan. Mungkin Dewan itu sudah dihubungi oleh sejumlah relawan agar difasilitasi. Akhirnya dilakukan pengiriman jenazah ini. Kan ada dua jenazah, nih, tanggal 19 (Februari), yang satu informasinya diwakili dan difasilitasi oleh Ormas, kalau tidak salah,” ucapnya.
Dengan persoalan efisiensi anggaran itu, lebih lanjut kata Nurul, kemudian dilakukan upaya untuk menyikapi persoalan terkait pemulangan jenazah TKI di wilayah Jawa Timur.
“Dari Pak Kadis itu menyarankan agar kegiatan yang tidak begitu penting dan bisa dilakukan efisiensi anggaran untuk ditekan, harus dipotong. Dan dari UPT kami tidak ada pemotongan anggaran agar kita bisa tetap memfasilitasi,” ucapnya.
“Anggaran di dinas kami dialihkan ke UPT P2TK Disnaker Trans Provinsi Jatim agar UPT mendapatkan tambahan anggaran. Tujuannya, PMIB dan konter yang ada di bandara. Karena konter, kami juga punya konter di bandara, itu kan langsung berhubungan dengan mereka (TKI) yang pulang ke Indonesia,” sambungnya.
Namun demikian, kata Nurul, pihaknya, yakni Disnaker Trans Provinsi Jatim, tidak bisa berbuat banyak terkait situasi saat ini.
“Tapi koordinasi dengan Disnaker kabupaten tetap. Jika seandainya nanti ada permintaan untuk fasilitasi dan anggaran itu belum ada, kami tetap menyampaikan. Istilahnya menolak secara halus karena memang tidak bisa. Kita sama-sama berharap ada solusi,” tuturnya.
Sementara itu, terkait pemulangan jenazah yang berkaitan dengan TKI dan saat ini ditemukan sejumlah persoalan mengenai efisiensi anggaran, Camat Jenggawah Endro Lukito juga membenarkan adanya kendala pemulangan jenazah TKI.
Namun demikian, kata Endro, terkait persoalan TKI itu, diketahui karena adanya persoalan TKI bermasalah.
“Kemarin kita juga sudah koordinasi dengan Disnaker Kabupaten Jember. Mohon maaf, informasi yang saya terima, yang bersangkutan itu (Pekerja TKI) kan memakai jalur tidak resmi,” ujar Endro.
Sehingga dengan persoalan ini, lanjutnya, pihaknya sebagai kepala wilayah kecamatan secara massif terus melakukan edukasi tentang proses keberangkatan TKI dengan jalur resmi.
“Jadi kami mengimbau kepada semua masyarakat agar bekerja di luar negeri itu menggunakan jalur yang resmi atau legal. Kenapa? Agar hak-haknya bisa tercover. Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, itu bisa di-cover mulai dari asuransi hingga pemulangan jenazah, segala macam itu dipermudahkan,” ujarnya.
Menyikapi persoalan pemulangan jenazah TKI yang bermasalah itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Eko Yunianto menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait yang membidangi untuk mencari solusi konkret.
“Di tengah situasi saat ini (efisiensi anggaran), bagi kami itu tidak ada. Kami secara total akan memberikan perhatian dan membantu. Akan tetapi, ini menjadi PR bagi pihak terkait. Atas dasar apa? Ya kemanusiaan,” ujar Eko saat dikonfirmasi.
Persoalan TKI mulai dari keberangkatan, kemudian bekerja, dan kembali pulang ke Indonesia adalah persoalan klasik dengan banyaknya kasus.
“Oke, ini kasus yang saya temukan pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan persoalan lainnya di Jawa Timur ada. Mau sampai kapan TKI, kalau bahasa saya hanya jadi sapi perah untuk yang disebut Pahlawan Devisa Negara. Tapi saat pulang, ada kejadian meninggal dan ada masalah,” tegas legislator asal PDI Perjuangan ini.
“Lebih lanjut, koordinasi dari hulu ke hilir harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kasihan para TKI itu, apalagi keluarganya juga. Yang sampai kesulitan untuk memakamkan karena tidak bisa pulang. Apa jenazah TKI itu mau menumpuk di kargo bandara,” tandasnya. (amb/mzm)
