Malang, SERU.co.id – Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI mengapresiasi capaian Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan indeks digitalisasi terbaik di Indonesia. Sekaligus memberikan bantuan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kabupaten Malang.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid mengatakan, indeks digitalisasi di Kota Malang terbaik di Indonesia. Pasalnya, Kota Malang memiliki banyak komunitas kreatif yang turut mengangkat UMKM hingga ke level lebih tinggi.
“Kami salut dan bangga, UMKM di Kota Malang sudah banyak yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai alat bantu. Mulai dari marketing, photoshop, membuat konten-konten, narasi, dan lainnya dengan kecerdasan artifisial.,” seru Meutya, saat kunker di Kampung Wisata dan Sentra Keramik Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Sabtu (4/1/2025).
Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen memperluas program UMKM Level Up di Kota Malang dan lainnya. Program UMKM Level Up bertujuan memberikan pendampingan selama enam bulan kepada UMKM. Hingga mereka dapat terhubung dengan pasar marketplace dalam meningkatkan daya saing UMKM.
“Kami melakukan penguatan UMKM di kota-kota tier 2, Malang salah satunya. Kami yakin potensi UMKM ini sangat besar jika terus didampingi. Agar mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto,” jelas pemilik nama lengkap Meutya Viada Hafid.
Disebutkannya, gerakan literasi digital bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten.
“Kita bagi-bagi tugas bersama, termasuk media massa, dalam literasi digital yang arusnya semakin masif. Termasuk bagaimana internet ramah anak, kita mengandeng NGO pakar keanakan, 8.000 relawan TIK yang tercatat di Indonesia, belum termasuk relawan LSM dan lainnya,” beber mantan jurnalis Metro TV ini.
Dalam sehari kunker, Menkomdigi RI, Meutya Hafid juga mengunjungi MTs Ibnu Sina di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kunjungan ini memastikan pemanfaatan bantuan infrastruktur telekomunikasi melalui program BAKTI Komdigi pada tahun 2024, termanfaatkan dengan baik.
Dimana sebelumnya, Desa Kidal menghadapi kendala akses internet, sehingga para pelajar di desa tersebut kesulitan dalam belajar, termasuk ujian online. Berkat program pemasangan infrastruktur telekomunikasi di 5.400 titik sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, kini MTs Ibnu Sina telah mendapatkan sinyal.
“Kunker hari ini kami memeriksa dan memastikan pemanfaatannya positif, untuk internet sehat, untuk internet baik. Bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pemanfaatannya, seperti judol, pornografi dan lainnya,” terang mantan politisi Partai Golkar dapil Sumatera Utara ini.
Meutya mengakui, meski Pulau Jawa memiliki infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Namun masih banyak desa yang membutuhkan akses internet stabil di Pulau Jawa, salah satunya di Desa Kidal ini. Menkomdigi menegaskan, pihaknya akan berkolaborasi dengan operator seluler swasta untuk memperluas jangkauan sinyal, baik di Pulau Jawa maupun di wilayah Indonesia Timur.
“Kami masih perlu membangun di banyak daerah lainnya di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Ini bisa dilakukan berjibaku bersama-sama, baik itu melalui program pemerintah ataupun operator seluar swasta. Kita dorong untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum ada sinyal dengan baik,” beber wanita kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 ini.
Disisi lain, upaya pencegahan akan masifnya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal terus dikampanyekan oleh semua pihak. Pasalnya, upaya penyedia judol selalu berinovasi dan bertranformasi agar pergerakannya selalu lolos dari pantauan pemerintah. Dalam hal ini ini Kementerian Komdigi, Polri dan institusi lainnya.
“Judol jelas diatur pelarangannya melalui turunan UU ITE, sudah jelas ada sanksi hukumnya, tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Sekaligus memperbanyak literasinya, karena pendekatan teknologi edukasi masif saja tidak cukup. Sebab kita (pemerintah) dan mereka (penyedia judol) selalu berkejar-kejaran,” tandasnya. (rhd)
