Malang, SERU.co.id – Menyongsong Pilkada serentak 2024, Divhumas POLRI gelar diskusi publik dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Diskusi publik ini dihadiri jajaran kepolisian Jawa Timur, KPU, Bawaslu, akademisi, tokoh masyarakat dan mahasiswa.
Polri telah menyiapkan strategi pengamanan guna menciptakan situasi aman dan kondusif di Pilkada Jawa Timur 2024.
Penata Kehumasan Utama Tk.II Divhumas Polri Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana menegaskan, pesta demokrasi ini merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan nasional.
“Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar dengan keragaman budaya dan dinamika politik yang kompleks. Dihadapkan pada tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain potensi konflik, perbedaan pandangan politik dan isu keamanan,” seru Komang di hotel Grand Mercure, Kamis (5/9/2024).
Polri, bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, terus berupaya meningkatkan koordinasi untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan berlaku. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini juga sangat penting, terutama dalam hal edukasi pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka agar dapat membuat keputusan yang bijak.
“Dengan langkah ini, Pilkada di Jatim diharapkan dapat menghadirkan semangat demokrasi sejati. Memperkuat stabilitas sosial dan mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi ini. Polri perlu menyusun keamanan komprehensif, mulai dari persiapan hingga pacapemilihan guna memastikan pelaksanaan pilkada 2024.” tambahnya.
Lebih lanjut, Komang menyampaikan, Kapolri telah merumuskan beberapa langkah strategis dalam pengamanan Pilkada 2024. Langkah tersebut meliputi inventarisasi kekuatan dan kemampuan, pemetaan indeks kerawanan, penyusunan kebutuhan anggaran, serta pembentukan sentra penegakan hukum terpadu bersama Kejaksaan dan Bawaslu.
“Polri juga akan menggelar operasi Mantap Praja 2024, melaksanakan deteksi dini. Dan memberikan bimbingan masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik, imbuhnya.
Dansat Brimobda Polda Jatim, Kombespol Suryo Sudarmadi SIK MH memetakan kerawanan tahapan Pilkada 2024. Ia menyebutkan, beberapa tahapan yang berisiko tinggi.
“Pada tahap pendaftaran pasangan calon (Paslon), potensi gesekan antarpendukung cukup besar. Selanjutnya, tahap penetapan Paslon juga rawan dengan aksi protes dan anarkisme dari calon yang tidak lolos. Tahap kampanye hingga penghitungan suara juga rentan terhadap gesekan politik dan aksi kekerasan dari pihak yang merasa dirugikan,” urainya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi Pilkada serentak ini. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menyebutkan, partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam Pemilu 2024 mencapai 83,85 persen. Jumlah TPS yang akan disiapkan di provinsi ini sebanyak 60.738, termasuk TPS khusus di lapas, pesantren, dan panti sosial.
“Dengan berbagai langkah strategis yang disusun Polri serta dukungan penuh dari KPU dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 di Jawa Timur dapat berlangsung aman, damai dan demokratis,” pungkasnya. (afi/ono)
