Malang, SERU.co.id – Universitas Brawijaya (UB) siap menindaklanjuti keputusan Mendikbudristek perihal pembatalan kenaikan UKT. UB akan mengembalikan nominal UKT kembali ke tahun 2023 bagi mahasiswa jalur SNBP dan SNBT. Namun pengelompokan UKT calon mahasiswa baru masih mengikuti pengelompokan tahun 2024.
Wakil Rektor II UB, Prof Dr Muchamad Ali Safaat SH MH mengatakan, terkait pembatalan kenaikan UKT, ada transisi yang dilakukan oleh UB. Pertama, pengelompokan golongan masih menggunakan pengelompokan tahun 2024. Namun maksimal nominalnya digunakan dari kelompok tahun 2023.
“Misalnya pada tahun 2023 ada Prodi yang maksimal UKT sebesar Rp7 juta berada di kelompok 8. Kemudian pengelompokan tahun 2024 nominal Rp7 juta itu ada di kelompok 9. Jadi kelompok 10-12 yang nominalnya lebih dari Rp7 juta akan diturunkan menjadi nominal Rp7 juta tersebut,” seru Prof. Ali, melalui zoom metting kepada awak media, Selasa (28/5/2024).
Lebih lanjut, Prof. Ali menjelaskan, bagi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran melebihi kelompok tertinggi tahun 2023, maka selisihnya dialihkan untuk pembayaran UKT semester berikutnya.
“Sementara bagi mahasiswa yang sudah membayar, dimana golongannya lebih rendah dibandingkan kelompok sama tahun 2023, maka tidak ada kenaikan bagi mereka,” terangnya. Jadi yang kelebihan bayar akan kita proses untuk semester berikutnya,” terang mantan Dekan Fakultas Hukum (FH) UB ini.
Sementara itu, bagi mahasiswa baru jalur SNBP tahun 2024, akan dilakukan penentuan kembali kelompok UKT dengan menggunakan kelompok UKT 2023. Hal ini berlaku mulai semester selanjutnya (semester 2).
“Mengenai peraturan rektor (Pertor) pembatalan UKT akan segera dibuatkan. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan kita selesaikan,” ujar Prof. Ali.
Prof. Ali menyampaikan, sampai saat ini belum ada calon mahasiswa baru yang menyatakan mundur atau tidak daftar ulang karena tidak mampu membayar. Hingga Senin (27/5/2024) malam, 75 persen calon mahasiswa baru UB sudah melakukan pendaftaran.
“75 persen ini termasuk yang mengajukan turun golongan maupun pengangsuran. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat penurunan, semuanya kami set up untuk pengangsuran, sekitar 1.100 lebih mahasiswa,” pungkasnya. (afi/rhd)
