Batu, SERU.co.id – Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kota Batu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil menggantikan dominasi PDI-Perjuangan (PDI-P) dengan perolehan 18,61 persen suara. PDIP sendiri memperoleh (18,07 persen), disusul Gerindra, dan Golkar dibawahnya.
Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurrochman mengatakan, berdasarkan hasil sementara dari tabulasi internal PKB dan hasil komparasi dengan tabulasi PPK se-Kota Batu, PKB meraih sekitar 27 ribu suara. Dengan hasil suara sebanyak itu, Nurrochman optimis berhasil meraih 6 kursi DPRD Kota Batu. Hasil ini mengalami peningkatan dari Pemilu sebelumnya yang berhasil meraup 17 ribu suara.
“Jika dilihat hasil seperti ini, PKB Kota Batu akan mendapat kursi Ketua DPRD Kota Batu,” serunya.
Baca juga: Searah dengan KEMENDAGRI, Walikota Probolinggo Mengeluarkan Surat Edaran Kepada Instansi Dibawahnya
Abah Nurochman, sapaannya menyebutkan, hasil suara ini bukan hanya tingkat kinerja PKB Kota Batu saja, namun juga suara masyarakat yang telah diamanahkan dan harus dikawal oleh PKB Kota Batu. Ia yang berada di DPRD, bersama dengan partai lainnya juga bekerjasama dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan suaranya,” tukasnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah selesai melaksanakan rapat pleno pemungutan suara yang berlangsung di Hotel Royal Orchid, Selasa (27/2/2024).
Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota itu, melibatkan seluruh partai politik (Parpol), LO pemilihan presiden, LO DPD, dan pemantau Pemilu. Tidak ketinggalan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batu.
“Proses ini merupakan kelanjutan dari rekapitulasi sebelumnya di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 16 Februari 2024,” ujarnya.
Baca juga: Bondowoso Peroleh Predikat Cukup Efektif Pengelolaan Dana Kesehatan dari BPK Jatim
Heru, sapaannya, menyoroti pentingnya rekapitulasi sebagai tahapan krusial untuk memastikan akurasi data dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemilihan Kelurahan (PPS). Sehingga memungkinkan koreksi yang diperlukan jika terjadi kesalahan. Kendala sempat muncul di Kecamatan Batu, di mana terdapat ketidaksesuaian data antara PPK dan saksi Parpol terkait DPR RI.
“Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, proses rekapitulasi dihentikan di Kecamatan Batu untuk melakukan koreksi data. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan beralih ke rekapitulasi di Kecamatan Bumiaji, di mana data sudah terjamin keakuratannya,” pungkas Heru. (dik/mzm)
