Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tengah mengebut dan menyerap aspirasi dari masyarakat dalam masa reses. Pasalnya, tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, dikebutnya serap aspirasi tersebut, agar usulan dapat segera dibahas. Dan selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Akan segera kita masukkan pokir dewan ke SIPD. Sekarang sedang berlangsung, ini tanggung jawab periode kami,” seru Made.
Baca juga: Babinsa Kedungkandang Dampingi Penyerahan Pokir Anggota DPRD
Selanjutnya, usulan yang sudah terserap dan masuk SIPD, akan dilaksanakan pada pokir tahun anggaran 2025. Sementara anggota legislatif yang nanti terpilih pada Pileg 2024 ini, baru bisa menjalankan pokir untuk tahun anggaran 2026.
“Dewan yang akan terlantik tahun 2024, tidak bisa mengusulkan pokir. Mereka baru bisa mengusulkan pokir untuk 2026,” jelas Made, sembari menambahkan masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 akan berakhir Agustus mendatang.
Made mengatakan, di sisa waktu yang ada ini, pihaknya berupaya sebisa mungkin untuk mengawal usulan yang sudah terserap. Setidaknya bisa sampai pada pembahasan kebijakan umum anggaran.
“Kami akan kawal sampai kebijakan umum anggaran. Nilainya akan dibahas sama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), tapi harus masuk di SIPD dulu,” ucap Made.
Baca juga: Jalan Bandung Ambles, Pj. Wali Kota Malang: Kebut Perbaikan 4-5 Hari
Ketua Badan Musyawarah (Banmus) ini meniadakan agenda perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Malang ke luar kota. Agar waktu yang ada bisa optimal.
Disisi lain, seluruh anggota DPRD Kota Malang sekaligus pengurus struktur partai politik (parpol) sedang fokus masa kampanye Pemilu 2024.
“Saya harap, seluruh anggota legislatif Kota Malang bisa menjaga kondusivitas seluruh konstituennya. Tentu tanpa meninggalkan tugas kedewanannya,” tandasnya. (rhd)
