Jakarta, SERU.co.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin para prajurit TNI akan tetap netral jika Presiden Joko Widodo akan melakukan kampanye dalam Pemilu 2024. Agus menegaskan, UU TNI telah mengatur prajurit untuk tidak melakukan politik praktis.
“Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI, kami sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” seru Agus, Kamis (1/2/2024).
Ia menjelaskan, dalam UU No.7 Tahun 2027 tentang Pemilu juga tertuang soal netralitas TNI. Ia mengatakan, prajurit yang melakukan politik praktis akan dikenakan sanksi.
“Kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kami ikuti aja koridor seperti itu,” ungkapnya.
Baca juga: GMNI Banyuwangi Tidak Memihak Kepada Calon Bupati, Fokus Membela Kaum Marhaen
Pernyataan ini merupakan jawaban saat awak media bertanya soal netralitas TNI jika Presiden Jokowi berkampanye. Sebelumnya, Jokowi menyebut jika presiden boleh memihak dan ikut kampanye.
Beberapa waktu lalu, Jokowi menerangkan, presiden dan menteri boleh berkampanye asal tak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari hak demokrasi.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” seru Jokowi.
Baca juga: Istana Luruskan Maksud Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak di Pemilu
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ungkapnya.
Saat ditanya oleh wartawan apakah dirinya memihak atau tidak dalam Pemilu 2024, ia justru menanyakan kembali hal tersebut.
“Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?” kata Jokowi. (hma/rhd)
