Surabaya, SERU.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyinggung pelaksanaan pencoblosan kertas suara pada Pemilu 2024 yang bertepatan dengan Hari Valentine, 14 Februari.
Khofifah mengajak semua pihak mencari strategi agar partisipasi pemilih, terutama di kalangan milenial bisa optimal. Ajakan Gubernur disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Forkopimda Jatim dalam rangka Harkamtibmas jelang Pemilu Serentak 2024 di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Senin (11/12/2023
“Valentine anak-anak muda milenial pemilih mayoritas, bagaimana mereka bisa bergerak ke TPS dulu baru kemudian mereka bersama-sama dengan kawan sebayanya, saya rasa ini yang juga harus kita antisipasi bersama,” terang Gubernur.
Baca juga: Pemilu 2024, Polda Jatim Petakan Kerawanan, 1.188 TPS Dinilai Sangat Rawan
Ditambahkan Gubernur, dalam rakor tersebut, jajaran Forkopimda juga membahas dan menghitung kembali target, berapa sebetulnya target partisipasi pemilih di moment 14 Februari itu.
Selan itu, Rakor tidak hanya membahas persiapan Pemilu, Pilpres, Pileg, tetapi juga rangkaian dari Pilkada serentak.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin, pertama pemetaan kerawanan pemilu, kesiapan Polri dalam pengamanan pemilu serta strategi yang akan dilaksanakan selama keamanan pesta demokrasi.
Baca juga: KPU Kota Pasuruan Musnahkan 815 Surat Suara
Kapolda menjelaskan, pemetaan terakhir itu ada masuk kategori aman di 8 kabupaten kota, kemudian yang memiliki kategori rawan di 25 kabupaten kota dan yang merah sangat rawan di 5 kabupaten kota yaitu seluruh di pulau Madura, kemudian satu di Pasuruan.
“Pemetaan kerawanan ini adalah kita evaluasi dan analisa berdasarkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019, pertama terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu,” kata Irjen Imam Sugianto.
Kedua secara konflik pemilu sebelumnya beberapa kasus menonjol diantaranya, bentrok antar pendukung bahkan ada yang menggunakan senjata api illegal. Kemudian pencurian kotak suara ini terjadi di 2019, pengerusakan, bahkan sampai adanya pembakaran Mako Polsek dan pengerahan massa dalam rangka menolak penghitungan hasil pemilu.
“Ketiga adalah karakteristik masyarakat Jawa Timur, ada sebagian masyarakat yang cukup memiliki temperamen tinggi kemudian mudah terprovokasi terhadap isu dan pemberitaan hoax termasuk politik identitas,” lanjut dia.
Kemudian keempat, pengaruh tokoh masyarakat sangat patuh terhadap tokoh agama, ulama, kepala desa, ini petakan di seluruh pulau Madura.
“Terakhir fanatisme relawan, kurang lebih 41 juta jumlah penduduk Jawa Timur, betul-betul memunculkan berbagai potensi relawan untuk mendukung Paslon sehingga di grass root ini memiliki potensi kerawanan untuk bentrok,” terang dia.
Lebih jauh disampaikan, indeks potensi kerawanan yang dilaunching oleh Mabes Polri ada tiga tahapan yang sudah dilaksanakan, pertama di tahun 2022 yaitu bulan September, Jawa Timur masuk kurang rawan, kemudian di tahap kedua di Januari 2023, Jawa Timur naik sangat rawan dan kemudian terakhir bulan Agustus 2023 indeks potensi kerawanan di Jawa Timur turun hanya menjadi rawan.
“Mudah-mudahan 5 dimensi yang dipakai mengukur indeks kerawanan di Jawa Timur ini memiliki kevalidan bagus, sehingga antisipasi antisipasi yang harus disiapkan untuk menghadapi pemetaan kerawanan ini betul-betul tepat sehingga bisa mengawal penyelenggaraan pemilu dengan baik,” harapnya.
Ada dua isu sosial yang mempengaruhi tahapan Pemilu di 2024 yang harus menjadi perhatian semua, pertama ancaman intoleran radikalisme dan terorisme ini masih betul-betul mengemuka ini tidak boleh diabaikan ini menjadi perhatian.
Kedua ini yang tidak kalah pentingnya isu sosial yang mempengaruhi tahapan Pemilu di 2024 itu yaitu konflik perguruan pencak silat.
“Ini saya terima kasih kepada rekan-rekan forkopimda di kabupaten kota terutama Ibu Gubernur, atas dukungan kebersamaan kita untuk mengajak para anggota dari simpatisan perguruan pencak silat ini untuk bersama-sama membongkar tugu tugu yang ada di Desa maupun kecamatan yang itu salah satu menjadi pemicu terjadinya konflik antar perguruan pencak silat,” pungkasnya. (iki/ono)
