Malang, SERU.co.id – Terkait rencana Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Dr. Sri Untari, MAP, mengingatkan Pemkot Malang, agar tidak membuat rakyat tertekan. Meski dirinya tak setuju dengan pemberlakuan PSBB, karena ini bukan satu-satunya solusi. Tetapi bagaimana lagi, sudah ada keputusan dari Gubernur Jatim yang saat ini diajukan ke Menteri Kesehatan
“Jangan sampai PSBB ini, memunculkan persoalan baru. Kalau niatnya untuk memutus Covid 19 itu sangat bagus. Tetapi harus efektif dan tidak membuat rakyat tertekan,” tegas Sri Untari, saat berkunjung ke Kecamatan Sukun Kota Malang, Senin (11/5/2020).
Mendengar PSBB saja, secara psikologis masyarakat sudah kebingungan, imun masyarakat menjadi turun. Secara otomatis imun yang turun sangat rentan dimasuki virus. Dampaknya kurang baik bagi upaya pemutusan rantai penyebaran Covid 19. Untuk itu, Pemerintah Daerah Malang Raya harus menyiapkan akomodasi yang cukup bagi masyarakat, selama PSBB berlangsung.
“Biarlah proses ini berjalan, aktifitas tentunya dengan stadart kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah. Tetap pakai masker, mengedepankan physical distancing, sering cuci tangan dengan sabun, saya kira itu lebih efektif,” tambah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.
Berkaca dari pelaksanaan PSBB di Surabaya, jika tak cukup 14 hari, tentu akan lebih meresahkan lagi. “Bagaimana caranya agar masyarakat tidak merasa ketakutan. Sebelum pelaksanaan PSBB, harusnya disosialisasi dan diberikan pemenuhan hak masyarakatnya,” serunya.
Senada, Hikmah Bafakih, rekan kerja Sri Untari di Komisi E DPRD Jatim, meminta tidak ada perpanjangan PSBB. Untuk itu, harus disiapkan secara matang, didukung oleh perangkat yang memadai, sehingga pelaksanaanya bisa berjalan secara maksimal. “Sebenarnya kita nggak setuju PSBB, tapi ini sudah terlanjur. Makanya jangan sampai ada perpanjangan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan monitoring itu, Sri Untari menyerahkan 30 APD hijau dan 9 buah APD merah, serta 30 liter disinfektan, untuk Puskesmas di Sukun. (rhd)
