DPRD keluhkan kinerja tak maksimal Diskominfo operasikan aplikasi pintar tersebut.
Batu, Seru.co.id – Ditengah pandemi, aplikasi Smart City (SC) yang digadang-gadang bisa mendata, memetakan dan merangkum semua yang ada di Kota Batu demi menuju kota pintar nyatanya tak juga memberikan manfaat berarti.
Hal itu tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan miliar untuk membangun SC milik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Batu. Keluhan itu disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi Golkar, Didik Mahmud, Rabu (6/5/2020).
“Harusnya Jaring Pengaman Sosial (JPS) bisa cepat teratasi oleh Smart City. Aplikasi pintar itu bisa menjawab keluhan masyarakat supaya rancunya validasi pendataan yang terjadi segera rampung,” harap Didik.
Fungsi aplikasi tersebut untuk mengakses data masyarakat yang ada secara update karena berbasis elektronik. Setelah adanya evaluasi kinerja Satgas Covid-19 Kota Batu, DPRD menilai Diskominfo Kota Batu belum maksimal dalam menggunakan teknologi SC, padahal setiap tahunnya selalu mendapatkan kucuran dana sebesar ratusan juta untuk perawatan dan lainnya.
“Apalagi, dalam pembuatannya menghabiskan anggaran mencapai Rp 10 miliar. Harusnya ada sistem yang diterapkan oleh Pemkot Batu seperti memfungsikan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) meniru kinerja KPU saat pendataan. Mungkin itu menjadi solusi lain,” tegas dia.
Nanti, jika memang membutuhkan upah pekerja, bisa dirundingkan dengan Satgas pencegahan Covid-19 Kota Batu untuk dianggarkan. Belum lagi kalau Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu melakukan proses data manual, pasti prosesnya semakin lama. Harusnya ada sinergi yang sejalan antar dinas.
Terpisah, Kepala Diskominfo Kota Batu, M. Agoes Machmoedi membeberkan, kalau pihaknya sedang membuat aplikasi yang nanti bisa difungsikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengentry data masyarakat di Kota Batu sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019, tentang satu data Indonesia.
“Jadi kami terangkan, permasalahan data bukan hanya di Kota Batu namun juga menjadi masalah di daerah lainnya. Apalagi pendataan memang merupakan persoalan yang sangat penting dalam perencanaan kebijakan di suatu daerah,” ujar Agoes.
Sejauh ini Diskominfo juga terus berkoordinasi dengan dinas lain seperti Kesra, Dinsos, Bapedda, Dispertan, Dindik, dan Dinkes untuk memperoleh data demi persiapan.
“Harapan kami aplikasi bisa menjadi pilot project, data merupakan kebutuhan utama dan jadi prioritas paling penting. Kendala kami yaitu SDM yang kurang. Kami cuma memiliki dua progammer yang tengah melakukan project plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami akan tetap berusaha melangkah kedepannya dan mempercepat semua,” tutup Agoes.(rka)
