Batu, SERU.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga yang salah satunya berupaya dalam mengawasi penghapusan pekerja anak di Indonesia. KPAI melaksanakan kunjungan resminya ke Kota Batu, Kamis (5/10/2023) dan diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Batu, Dr. Aries Agung Paewai SSTP MM.
Penjabat Wali Kota Batu menyambut baik kehadiran KPAI dan menganggap upaya pengawasan penghapusan pekerja anak di Kota Batu sebagai hal yang sangat penting. Sebagai Kota Wisata yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, kota Batu juga bergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Sehingga potensi eksploitasi pekerja anak di wilayah objek usaha juga rawan terjadi.
“Saya sangat mendukung KPAI dalam upaya mengatasi masalah pekerja anak di Kota Batu. Peran kita saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa mengawasi anak-anak agar terlindungi dari eksploitasi,” seru Aries.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemkot Batu Membentuk Komite Ekonomi Kreatif
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengungkapkan, Kota Batu sudah dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat “Nindya”. Dengan predikat tersebut itu berarti, Kota Batu telah melampaui 24 indikator dalam lima tahun terakhir. Namun menurut Solihah masih saja ada kasus kekerasan anak dan eksploitasi pekerja anak yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Konvensi hak anak melarang keras penggunaan anak-anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan mereka,” tegas Ai.
Baca juga: Video ‘Aku Bukan Homo’ Muncul di Youtube Kids, MUI Hingga KPAI Bereaksi
Wanita kelahiran Cianjur Jawa Barat itu mengungkapkan, ada beberapa kasus seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang melibatkan anak-anak. Itu terjadi di beberapa tempat usaha wisata seperti hotel atau penginapan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan magangnya, mereka diberikan jadwal masuk dan jam kerja yang berlebihan.
Dengan adanya kunjungan KPAI ke Kota Batu ini, langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pekerja anak diharapkan dapat diambil. Terlebih dengan adanya dukungan penuh dari kepala daerah sebagai pemangku wilayah. Anak-anak di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. (dik/mzm)
