Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, siap mensinkronkan rencana peraturan pusat yang baru dengan peraturan daerah. Seperti disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tentang arsitektur atau RAPBN tahun 2024. Dimana kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian negara Indonesia, pihaknya akan memfokuskan dua strategi. Yakni strategi dalam jangka pendek dan jangka menengah.
“Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah,” seru Joko Widodo, dalam pidatonya atas rancangan undang-undang tentang APBD tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
Lelaki yang kerap disapa Jokowi itu menuturkan, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
Sedangkan strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda sebagai berikut:
– Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
– Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.
– Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.
– Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.
– Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Jokowi juga menerangkan, perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah, TNI, Polri sebesar 8 persen. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.
“Diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi mengatakan, pihaknya akan bersiap menyamakan kebijakan daerah dengan peraturan pusat yang baru ini seperti arahan Presiden RI.
“Tentunya kita akan menyesuaikan dengan rencana pemerintah pusat tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia). Karena ini semuanya SK (Surat Keputusan) akan berhubungan keuangan pemerintah daerah, berupa bantuan keuangan dari pemerintah pusat,” jelas Darmadi, saat dikonfirmasi SERU.co.id.
Dirinya menyebut, kebijakan baru tersebut akan segera dibahas oleh eksekutif dan legiselatif, baik itu badan anggaran maupun tim anggaran eksekutif.
“Kalau sesuai tahapan, maka sebelum tahun anggran 2023 ini berakhir, ini sudah harus ditetapkan antara eksekutif dan legislatif. Kalau di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang paling lambat nanti 30 November, SK harus disetujui diantara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda),” paparnya.
Darmadi menerangkan, salah satu langkah yang bakal dilakukan untuk memadankan kebijakan tersebut. Yakni kenaikan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara).
“Pertama, salah satunya adalah persiapan kenaikan gaji itu. Kemudian harus kita siapkan, karena 20 persen dan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri tadi yang disampaikan. Kabupaten Malang kan gaji (menggaji) ASN, maka ini yang harus kita sesuaikan kepada dana APBD 2024,” ucapnya.
Selanjutnya, program yang wajib maupun pilihan di Kabupaten Malang, kaitannya dampak langsung yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Seperti program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mempercepat perputaran ekonomi.
“Termasuk infrastruktur untuk mempercepat arus perpindahan orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain,” tuturnya. (wul/rhd)
