Atas alasan itulah, Megawati Soekarnoputri tidak ingin memutuskan lebih cepat siapa calon presiden dan cawapresnya. Karena apabila pihaknya cepat memutuskan calonnya, maka partai-partai politik lain akan segera membentuk koalisi politiknya masing-masing.
“Pemerintah Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Dimana yang menentukan kabinet itu adalah Presiden, bukan kesepakatan dari koalisi pendukung,” ujarnya.
Basarah menuturkan, saat ini PDI Perjuangan masih menunggu dinamika politik partai-partai politik yang lain. Sebagai partai politik yang unggul lebih dari 20 persen, pihaknya relatif lebih otonom dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya.
Namun dalam tradisi politik yang dibangun oleh PDI Perjuangan, pihaknya senantiasa bekerja sama dengan partai-partai politik yang lain. Seperti Pemilu 2014, Pemilu 2019, termasuk pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami sudah menyusun apa yang disebut dengan visi misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan,” bebernya.
Basarah menyadari, perannya sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen terbatas pada Undang-undang 1945. Dan menghadirkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu konsepsi Pembangunan Nasional, belum dapat ia lakukan.
