Koordinator PPK Paruh Waktu, Rini Antika mengaku bangga kepada teman-teman seperjuangan PPPK Paruh Waktu, saat membacakan sepucuk surat cinta untuk Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo dihadapan ribuan Pegawai Honorer yang diangkat PPPK Paruh Waktu di Stadion A Yani Panglegur, Sumenep.
Tekad Bupati Sumenep dalam memberdayakan jajaran pegawainya tak diragukan lagi. Terbukti ribuan pegawai honorer diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Momentum emas bagi kalangan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akhirnya datang juga. Bertahun tahun lamanya penantian panjang itu akhirnya terjawab. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo membuat kebijakan yang super dahsyat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo resmi menerbitkan Surat Edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. SE B/185/M.SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menolak usulan pegawai honorer langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tjahjo mengatakan, usulan tersebut bertentangan dengan sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Penyuluh Pertanian Kecamatan Tulangan, Rosyidah (56) merasa sangat bersyukur diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada 104 PPPK dari pegawai honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi menjadi PPPK Tahun 2019 di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (15/03/2021).
