Calon Walikota Malang, HM Anton mengikuti konsolidasi bersama pengurus Partai Demokrat. Diinisiasi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang, H Imron dan anggota DPRD Kota Malang, serta mengundang masyarakat mayoritas warga Bareng di Cafe Dulek, Kauman, Klojen.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, semakin banjir dukungan terhadap Pilbup petahana.
Partai Demokrat Kabupaten Malang menggelar pelantikan koordinator Saksi Pemilu Tahun 2024 dan Pelantikan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Malang, Sabtu (7/10/2023) sore. Diharapkan dengan kesolidan Partai Demokrat bisa semakin erat
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan jika Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini menunjukkan pula dukungan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung koalisi ini.
Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Ketua Sekretariat Presiden, Moeldoko soal kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Keputusan MA ini terbit pada Kamis (10/8/2023).
Partai Demokrat tak ingin ketinggalan memeriahkan perhelatan politik dengan mendaftarkan 41 bacaleg ke kantor KPU Kota Malang, Minggu (14/5/2023) sore. Selain Ketua DPC Partai Demokrat, turut mendampingi Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat, Sutiaji, untuk memberi dukungan para kader Partai Demokrat.
Peningkatan elektabilitas partai berlambang Mercy menekankan konsistensi dalam menyuarakan kebijakan dan aspirasi Masyarakat.
Mantan politikus Partai Demokrat Max Sopacua menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu (17/11/2021). Anak Max, Ferro Sopacua mengatakan, ayahnya meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto setelah mengalami sakit paru-paru yang diduga sebagai kanker.
Acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko di Tangerang, dibubarkan oleh polisi sebab tidak berizin. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Imam Imanuddin mengatakan, pembubaran dilakukan untuk alasan keamanan sebab acara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Dualisme di Partai Demokrat (PD) belum usai, meski Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan kepengurusan AHY sebagai kepengurusan yang sah. Kubu Moeldoko kini menempuh jalur hukum dengan menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Jubir kubu Moeldoko Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya meminta pengadilan untuk membatalkan AD/ART tersebut karena dinilai terdapat pelanggaran di dalamnya.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menolak kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Menkumham Yasonna Laoly mengonfirmasi hal tersebut, Rabu (31/3/2021).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto mengungkapkan rasa terima kasih kepada, Tuhan Yang Maha Esa, dan Presiden Joko Widodo atas ditolaknya Partai Demokrat versi Konggres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan ini sebab ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi meski telah dilakukan perbaikan dokumen.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi isu yang hangat beberapa hari ini. Selain karena konflik dualisme secara internal, terpilihnya Ketua Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sumut, semakin menjadi bola panas di partai itu.
Kepala staf kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih usai mengalahkan rivalnya Marzuki Alie, yang kemudian mengundurkan diri.
