Wali Kota Kediri secara resmi melarang ASN di lingkungan Pemkot Kediri untuk menggunakan kendaraan dinas untuk Mudik Lebaran 2022. Aturan terkait larangan menggunakan mobil dinas tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 MenPAN RB Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443.
Dipertengahan Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah menaruh perhatian terkait mudik Lebaran Idul-Fitri 1443 H. Segala persiapan jelang Hari Raya kini telah mulai dipersiapkan, mengingat animo masyarakat meningkat, seiring diperbolehkannya mudik Lebaran.
Jelang Idul-Fitri, masyarakat biasanya berbondong-bondong untuk menukarkan uang melalui penyedia jasa yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut, bertujuan untuk menukarkan uang ke pecahan yang lebih kecil, untuk dibagikan kepada sanak saudara saat Hari Raya.
Setelah beberapa kali pemerintah melarang mudik lebaran, karena merebaknya Covid-19, Tahun ini pemerintah memperbolehkan tradisi mudik Lebaran. Ini merupakan kali pertama setelah sebelumnya pemerintah sempat melarang mudik.
Presiden Joko Widodo mengumumkan tanggal cuti cuti bersama Idulfitri 2022 jatuh pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Sedangkan, libur Hari Raya Idulfitri 1443 H adalah tanggal 2 dan 3 Mei 2022.
Vaksin booster menjadi persyaratan mudik lebaran tahun 2022. Menanggapi aturan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang terkendala dengan stok vaksin yang terbatas.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang akan menyiapkan lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan menjelang Ramadan 2022. Selain menyiapkan exit tol, juga akan berkolaborasi dengan beberapa pengelola tol, menghubungkan traffic tol dengan Alat Pengawasan Jalan milik Dishub.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah belum menyatakan sikap resmi terkait mudik lebaran tahun ini. Namun menurutnya, kemungkinan diperbolehkannya mudik lebaran dapat terjadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya akan memperketat Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kapolri mengatakan, jika ada masyarakat yang nekat melakukan mudik saat periode tersebut, maka wajib melapor ke posko PPKM.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada libur Natal dan akhir tahun. Imbauan ini terkait pencegahan lonjakan kasus covid-19.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan mudik lokal atau aglomerasi dilarang. Larangan ini mengikuti narasa pemerintah pusat mengenai larangan mudik pada periode 6 hingga 17 Mei 2021.
Dilematis bagi pekerja yang mengharuskan pulang-pergi (PP) dari rumah ke lokasi kerja di luar kota. Adendum dari pemerintah melarang mudik tenggat waktu 6-17 Mei 2021. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi pelaju agar bisa lolos dari penyekatan.
Pemudik yang berada dalam satu wilayah aglomerasi diperbolehkan mobilisasi di wilayah tersebut. Aglomerasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemusatan atau pengumpulan dalam lokasi atau kawasan tertentu.
Euforia vaksinasi bikin warga Kota Malang mengabaikan prokes. Alhasil, tren covid-19 di Kota Malang mengalami kenaikan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) ikut memeriahkan momen bulan suci Ramadan dengan menghadirkan ornamen Ramadan pada Lokomotif dan kereta.
Memasuki pertengahan Ramadan, tinggal dua pekan lagi libur Hari Raya Idul Fitri. Jumlah penumpang akhir pekan di wilayah Daop 8 Surabaya, terpantau normal tidak menunjukkan lonjakan. Dugaannya, dampak perubahan kebijakan larangan mudik diperluas menjadi 22 April hingga 24 Mei 2021, dari 6 – 17 Mei 2021.
Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan berbagai kebijakan terkait peniadaan mudik yang telah ditetapkan melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang diteken oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.
