Malang, SERU.co.id – Pemudik yang berada dalam satu wilayah aglomerasi diperbolehkan mobilisasi di wilayah tersebut. Aglomerasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemusatan atau pengumpulan dalam lokasi atau kawasan tertentu.
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menuturkan, Kota Malang masuk aglomerasi Malang Raya, yang terkoneksi dengan Pasuruan dan Probolinggo. Diperbolehkan melakukan mobilisasi selama, sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri.
“Iya (masuk aglomerasi). Sebab, jaraknya berdekatan dan berbatasan satu sama lain. Kota Malang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh Kabupaten Malang dan Kota Batu,” seru Sofyan Edi Jarwoko
Disebutkannya penyekatan di Kota Malang tidak seketat Kabupaten Malang dan Kota Batu yang berada di perbatasan kabupaten/kota lain. Namun penyekatan di Kota Malang akan dimasifkan melalui RT/RW, seperti PPKM Mikro beberapa waktu kemarin.
Sebagai informasi, wilayah aglomerasi Rayon Malang, atau dulu dikenal sebagai Karesidenan Malang, di antaranya Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Kapolresta Malang, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengungkapkan, penyekatan utama di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara Kota Malang tidak jauh lebih ketat, namun tetap ada titik penyekatan. Tak terkecuali jalan alternatif atau jalan tikus.
“Seperti yang disampaikan Pak Walikota, kita tetap memberikan bantuan dan penguatan di tol Madyopuro. Sementara titik lainnya nanti dijadikan bahan pertimbangan,” ungkap Leo, sapaan Kapolresta Makota.
Pihaknya bakal menerjunkan sekitar 300 personil untuk penyekatan tersebut. Tanggal 6 Mei 2022 sudah bergerak sesuai adendum, bukan sebagai operasi lilin. Pos penyekatan nantinya akan dikoordinasikan ulang terkait adanya jalan alternatif atau jalan tikus.
“Ini belum masuk pada operasi lilin, ini masih dalam rangka untuk menindaklanjuti adendum,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, Dishub berfungsi membantu TNI-Polri. Nantinya akan melibatkan sekitar 70 personel untuk memantau arus kemacetan di Kota Malang.
“Rencana penyekatan masih disusun oleh Polresta Malang Kota, pengaturan titiknya dimana saja. Yang di Hawai maupun di exit tol Madyopuro masih ada. Pak Wali mengusulkan beberapa titik tambahan, tapi tergantung Polresta seperti apa,” papar Heru.
Pihaknya menambahkan, Dishub hanya sebagai pembantu dalam penyekatan, karena wilayah dominasi di ranah kepolisian. Dimungkinkan akan ada mobilitas di dalam kota, sehingga diprediksi dapat menyebabkan kemacetan atau gangguan-gangguan. Merespon hal ini, Dishub akan mendirikan posko monitoring.
“Sesuai Surat Edaran Kemenhub, kita diwajibkan membuat posko monitoring kewilayahan, kita hanya satu titik,” ungkap mantan Camat Klojen ini.
Heru menuturkan, rencananya posko bakal ditempatkan di sekitar Alun-alun Merdeka Masjid Jami’. Tidak menutup kemungkinan pada saat Salat Ied bakal terjadi kerumunan.
“Kita terapkan prokes dan antisipasi kerumunan. Kalau ada yang melanggar prokes, Satpol PP yang menindak dan memberi sanksi. Dishub tidak boleh memberikan sanksi, kita hanya menghimbau,” tandasnya.
Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif menuturkan, mengantisipasi pemudik atau yang masuk di Kota Malang bakal menyiapkan 3.000 swab antigen. Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Berdasarkan SOP, bagi kendaraan yang datang dari luar Kota Malang akan kita swab antigen di tempat. Sementara ini kita sediakan 3.000 swab antigen,” ungkap dr Husnul. (ws1/rhd)
Baca juga:
- Dr Sholikh Al Huda Minta Kejagung Tidak Kendor Usut Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
- Marsma Reza Sastranegara Ngopi Bareng Wartawan Sambil Bahas Sinergi Lanud Abd Saleh dan Media
- DPRD Jatim Dorong Kota Malang Jadi Pilot Project Pelayanan Publik Berbasis Digital
- Gunung Semeru Erupsi, BMKG Pantau Sebaran Abu Vulkanik ke Arah Barat
- Kisah Duka Dosen Asal Madura yang Gugur Menuju Tanah Suci
