Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara soal dipangkasnya aturan libur 2 hari buruh dalam Perppu Cipta Kerja (Ciptaker). Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan, tidak ada hari libur yang dihilangkan dalam Perppu tersebut.
Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis resiko resmi diluncurkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Acara launching langsung secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan UU Cipta Kerja Omnibus Law akan tetap berjalan meski menuai kritik keras dari beberapa pihak, terutama dari kalangan buruh dan mahasiswa.
Terkait telah disahkannya UU Cipta Kerja yang sempat kontroversi ini, nantinya akan membuat beberapa Peraturan Daerah (Perda) akan dihapus dan diganti dengan Perda baru.
Massa dari organisasi mahasiswa dan buruh se-Malang Raya nampaknya tak patah semangat untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena meskipun aksi pertama yang dilaksanakan pada Kamis (8/10/2020) lalu sempat diwarnai kericuhan, massa yang sama kembali melakukan aksi di kompleks Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang, Selasa (20/10/2020).
Sejak penyusunan dan penetapan serta pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh anggota DPR RI dan pemerintah masih menuai protes dari elemen masyarakat yang tak setuju dengan lahirnya UU Omnibus law itu. Tak terkecuali di Kabupaten Situbondo. Hingga saat ini gelombang demonstrasi masih sering terjadi.
Malang, SERU.co.id – Ribuan pengunjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang telah membubarkan diri, Kamis (8/10/2020) pukul 17.15. Mereka …
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
