Naas, ini yang dialami Jainal, 33 tahun, warga asal Jalan Dewi Sartika, RT 3 RW 9, Kelurahan Temas, Kecamatan/Kota Batu. Ia yang awalnya berniat membuka lahan justru membawa petaka atas dirinya sendiri, yang sekarang mendekam di sel tahanan Polres Batu.
Diduga tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang cukup, belasan warga memasang patok sebagai tanda kepemikikan di lahan PTPN XII Sumberjambe, Kamis (25/7/2019). Warga yang mengaku dari Dusun Sumberdadi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi mengklaim jika lahan yang dikuasi oleh PTPN XII Sumberjambe tersebut adalah miliknya. Mereka mengaku meliki bukti verponding 1137, sedangkan PTPN XII Sumberjambe menguasai lahan ini hanya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir pada tahun 2036.
Road show bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, melakukan sosialisasi pembekalan/sosialisasi anti korupsi bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sosialisasi dipimpin Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bertempat di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/7/2019) siang.
Sudah berjalan 3 tahun sejak dibangun, stan yang tujuan awalnya sebagai pasar wisata di Rest Area Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, hingga saat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga kelihatan mangkrak.
Sejumlah 13.876 calon mahasiswa baru (camaba) mengikuti tes jalur mandiri Universitas Negeri Malang (UM). Terbagi dalam dua jalur, yaitu nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sejumlah 9.056 camaba dan Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) sejumlah 4.820 camaba. Untuk nilai UTBK, diambil berdasarkan nilai SBMPTN pada jalur sebelumnya.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pasuruan Abdul Munip yang baru saja dilantik menjadi Seketaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pasuruan ternyata banyak masalah. Pasalnya mantan Kadispora Kabupaten Pasuruan tersebut mempunyai hutang kepada rekanan pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum dikembalikan. Hal ini terungkap setelah orang utusan dari rekanan datang ke kantor sekwan untuk menagih uang kepada Munip, Senin (15/07/2019).
Warga Desa Bujeng, Kecamatan Pandaan, Kabupatem Pasuruan geram atas ulah PT.CS2 produksi teh gelas (OT Group). Pasalnya perusahaan tersebut diduga buang limbah cair sembarangan ke sungai warga yang masi aktif digunakan, Kamis (11/07/2019).
Sebanyak 333 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pasuruan dimutasi oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Tujuan mutasi atau perombakan tersebut berharap dapat membantu peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.
Masyarakat Desa Bujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuran marah. Pasalnya perusahaan PT.CS2 pola sehat (OT group) produksi Teh Gelas buang limbah cair sembarangan ke sungai. Sehingga menimbulkan bau busuk dan warna sungai berubah menjadi hitam pekat.
Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting mengungkapkan, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum. “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum,” ujar Miko saat ditemui di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).
Kuasa hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan terbuka peluang untuk membawa salah satu saksikubu Prabowo-Sandiaga ke ranah pidana karena dinilai memberikan kesaksian palsu.
Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy, menjadi saksi ahli yang diajukan pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, yakni Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam gugatan hasil Pilpres 2019. MK diminta menunjukkan keadilan dalam putusan sengketa Pilpres, Kamis (27/6) besok.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai dalil kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup bukti. Ia menyadari tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu sudah membeberkan berbagai peristiwa dugaan kecurangan melalui keterangan para saksi yang mereka hadirkan.
