Bojonegoro, SERU.co.id –  Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengingatkan pentingnya Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Yakni, terkait apa yang ketinggalan dan perlu diracik dari masukan dan saran untuk berbagai bidang. Yang harus diutamakan adalah kebijakan yang langsung ber-impact pada masyarakat, misal dari mandatori pendidikan, kesehatan, serta terkait Dana Desa. Sifat mandatori ini yang harus diutamakan.
Hal itu disampaikan Bupati Anna dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/2/2023).
“Selain itu yang juga perlu diutamakan ialah kebijakan yang langsung ber-impact pada masyarakat. Untuk itu kami sengaja mengundang media. Ini terkait kemiskinan dan silpa. Kita menganalogikan dengan mangkuk. Setiap kebijakan harus direncanakan dengan baik agar mangkuk ini tidak melimpah airnya dan menjadi sia-sia,” jelasnya.
Ada tujuh (7) isu prioritas yang disampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Tujuh (7) isu RPD yang dipaparkan dalam penyelarasan dengan provinsi, yakni:
1. Percepatan Pembangunan Desa dan Kota
2. Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Penguatan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Stunting)
5. Ekonomi Hijau (Green Economy and Environment)
6. Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi
7. Kebencanaan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/saran serta adanya peran serta masyarakat dalam proses penyusunannya. Hadir dalam kegiatan FKP, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Maratus Sholihah, jajaran asisten Setda Bojonegoro, staf ahli, Kepala OPD, camat, unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perguruan tinggi, ormas, media, dan tamu undangan. Selain itu hadir secara daring perwakilan Bappeda Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Tuban, dan Jombang.
