“Ini kan sudah salah. Meskinya biarlah mereka dulu sambil dilakukan sosialisasi dengan baik, kalau toh memang ingin menaikkan target ngomong dengan jukir, mereka mau. Jadi tidak serta merta begini, ini kan boleh saya katakan Dishub dzolim, jangan dilakukan lah,” tegas Arief, usai menemui para jukir di ruang tunggu komisi.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menanggapi pernyataan Pandu dan anggota DPRD Arief Wahyudi. Widjaja menjelaskan, sistem e-parking adalah rekomendasi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya Dishub menerapkan e-parking semata-mata untuk meningkatkan retribusi parkir.
“E-parking merupakan suatu strategi untuk menjawab meningkatkan PAD melalui retribusi parkir. Sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat dan solusi mengatasi kebocoran PAD dari sektor parkir,” terang Widjaya.
Disebutkannya, Dishub telah melakukan sosialisasi dan audiensi dengan koordinator jukir Pasar Madyopuro. Serta meminta penyesuaian setoran para jukir demi peningkatan PAD, namun gagal. Para jukir beralasan sepi, terlebih saat hujan.
“Kita cari solusi peningkatan retribusi parkir. Kita minta setoran untuk dinaikkan, namun gagal. Meski kita minta sampai batas minimal Rp350 rb, ternyata ditolak lantaran jika hujan beralasan sepi,” ungkap Wijaya.
Sehingga pada tanggal 3 Januari 2023, lahan parkir Pasar Madyopuro terpaksa diambil alih petugas Dishub. Sehingga menyebabkan para jukir tidak lagi bisa menarik parkir.
“Dari laporan petugas Dishub di Pasar Madyopuro saat e-parking diterapkan, ternyata setiap hari kita mendapat potensi pemasukan lebih dari Rp4 juta. Hari pertama mendapatkan pemasukkan Rp4,149 juta, hari kedua Rp4,230 juta, bisa dibayangkan selisihnya,” ungkap Widjaja.
