Lebih lanjut, Rektor UM menjelaskan, keterbukaan informasi dan transparansi inilah yang menuntut adanya akuntabilitas. Yaitu pertanggungjawaban UM sebagai perguruan tinggi untuk menjadikan masyarakat yang dialogis.
“Dengan adanya dialog dan transparansi yang kritis, akan menjadi sarana untuk mengembangkan diri secara pribadi dan institusi. Dan institusi mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, yaitu memberikan informasi yang akurat, jernih dan bebas dari hoaks. Sehingga bangsa kita dapat memanfaatkan informasi untuk inovasi dan kreasi yang lebih baik,” beber mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
Menyinggung kelembagaan PPID UM, Rektor UM berpandangan, PPID UM tidak harus menjadi unit yang berdiri sendiri. Justru terintegrasi dengan Seksi Humas akan lebih menguntungkan. Karena sebagai PTNBH, sebuah lembaga yang ramping justru lebih efisien dan multifungsi.
“Apakah PPID nanti akan menjadi sebuah unit yang berdiri sendiri atau tidak, mungkin perlu kita diskusikan dengan para pimpinan yang lain. Tetapi sebagai Rektor, saya menekankan, organisasi yang ramping akan membuat proses layanan jadi lebih gesit,” pungkas Guru Besar bidang ilmu Sejarah Politik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang ini.
Sebagai informasi, PPID UM telah mengalami perkembangan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan layanan yang ramah, baik secara luring maupun daring.
Secara daring, masyarakat yang menginginkan permohonan informasi dapat memanfaatkan laman ppid.um.ac.id. Dimana bisa diakses melalui laptop/komputer maupun perangkat telepon pintar. (*/rhd)
Baca juga:
- Diduga Lalai Setor Dana Pensiunan, 27 Eks Karyawan PDAM Pamekasan Tak Terima Pensiunan Selama 4 Tahun
- Tubuh Pelajar SMK Kota Malang yang Hilang di Aliran Sungai Usai Kecelakaan Ditemukan
- Pelajar SMK di Malang Hilang Terbawa Arus Sungai Usai Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas
- Kenaikan Harga Jelang Nataru, Akademisi UMM Desak Pemerintah Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan
- Banjir Bandang Terjang Sumatra, Akademisi UMM Soroti Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
