Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota Malang melalui Bagian Organisasi Setda Kota Malang mengadakan acara Workshop peningkatan capaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Savana, Selasa (22/11/2022) pagi. Acara dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY sebagai narasumber.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang, Budi Utomo SE MSi mengatakan, diselenggarakannya acara Workshop ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penilaian tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkot Malang meningkat. Pihaknya sengaja mendatangkan narasumber dari DIY, sebab wilayah yang dipimpin Gubernur Sri Sultan Hamengku Bhowono X itu memegang nilai tertinggi dalam hal SAKIB dan Reformasi birokrasi (RB). Dimana, Provinsi DIY memiliki nilai SAKIP ‘AA’ dan nilai RB ‘A’.
“Kami (Pemkot Malang) berharap dari Pemprov DIY bisa berbagi ilmu bagaimana kami di Kota Malang bisa juga meraih nilai SAKIP dan RB seperti di Yogyakarta,” serunya.
Budi Utomo, sapaan akrabnya menjelaskan, saat ini nilai SAKIP yang diraih Pemkot Malang baru ‘A’ dan untuk nilai RB masih memperoleh nilai ‘BB’. Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Drs Benny Suharsono MSi menyebutkan, untuk mendapatkan nilai SAKIP dan RB tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa terobosan. Diantaranya adalah membuat Perjanjian Kinerja secara bertingkat sesuai cascading kinerja.
“Mulai dari kepala daerah, Sekda, asisten Sekda, keepala OPD, pejabat struktural hingga jabatan fungsional umum semua membuat perjanjian kinerja. Setelah itu diikuti dengan penandatanganan pakta integritas,” sebutnya.
Benny, sapaan akrabnya menuturkan, SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan prasyarat good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja bisa menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada dan untuk apa pemerintah ada.
“Sub kegiatan harus mampu dilihat. Apakah sub kegiatan tersebut mampu memberi kontribusi terhadap capaian misi,” imbuhnya.
