Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan kemudahan terhadap pemberian izin berusaha dan lajur investasi di Kota Malang. Upaya yang dilakukannya pun yaitu penerepan sistem perizinan melalui satu lokus koordinasi. Yaitu di Disnaker PMPTSP.
“Tujuan layanan dasar terus dilakukan sampai ke Good Cooperate Government. Kenapa saat ini kita kuatkan PTSP apalagi ada Mall Pelayanan Publik (MPP). Harapan kami kita buka satu pintu, ngurus ke satu titik,” kata Sutiaji.
Tidak hanya peningkatan pelayanan dasar, Pemkot Malang juga mengupayakan dengan adanya regulasi yang menaungi perihal perizinan dan investasi di Kota Malang. Yaitu dengan adanya rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang saat ini masih dibahas di tingkat Legislatif.
“Ranperda Penanaman Modal dan Ranperda PTSP nanti akan dibahas oleh Pansus DPRD Kota Malang. Ranperda ini agar memberikan kemudahan investasi di tahun 2023 mendatang nantinya,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihak Disnaker PMPTSP juga memberikan Nomor Izin Berusaha (NIB) secara simbolis kepada lima perwakilan pelaku UMKM di Kota Malang. (bim/mzm)
Baca juga:
- SPPG Tlogowaru Kota Malang Pekerjakan Masyarakat Lokal Sukseskan Program MBG, Sasar 4.800 Pelajar
- Rumah Dinas Sekda Situbondo dibobol Maling Saat Ditinggal Ibadah Haji
- Selama Libur Panjang Gunung Bromo Dibanjiri 11.735 Wisatawan Lokal dan Mancanegara
- Alfamart Gandeng Puskesmas Ardimulyo Layani Posyandu ILP dan Edukasi Balita hingga Lansia
- Wali Kota Batu Terima Audiensi Jajaran Redaksi Memo X Group di Ruang Kerja
