Malang, SERU.co.id – Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kota Malang, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji duduk bersama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) Malang, di Aula Gajayana Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jumat (30/9/2022).
Pada kesempatan ini, Wali Kota Malang tersebut menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Seperti diketahui, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, di Kota Malang mulai merangkak secara signifikan pasca pandemi. Tercatat dari tahun 2020 yang terhitung sekitar -2,26 persen menjadi 4,21 persen di tahun 2021.
“Apalagi inflasi bulanan, Kota Malang pada April lalu tertinggi diantara daerah lain se-Jawa Timur. Yaitu sebesar 1,44 persen. Sehingga diharapkan menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat membaik pasca pandemi,” seru Sutiaji.
Dalam strategi pemantapan pemulihan ekonomi di Kota Malang, dirinya menjelaskan harus ada kolaborasi yang baik. Seperti yang biasa ia sampaikan, yaitu kolaborasi Hexa-Helix. Antara pemerintah, masyarakat, akademisi, perbankan/jasa keuangan, media hingga dunia usaha.
“Momentum pemulihan ekonomi dalam negeri dan tantangan ketidakpastian global butuh kolaborasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan terkait indeks literasi keuangan di Kota Malang, yang tercatat sebesar 41,41 persen. Di atas daripada indeks literasi keuangan tingkat nasional, yang hanya sebesar 38,03 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan,” lanjutnya.
Sedangkan indeks inklusi keuangan Kota Malang, tercatat sebesar 83,60 persen. Lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar 76,19 persen.
“Kasus aduan Pinjol secara nasional kurang lebih 19 ribu kasus pada 2021. Hal ini menjadi salah satu indikasi tantangan besar literasi keuangan digital,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan, harus ada keseimbangan antara layanan jasa keuangan formal dengan instansi publik, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang.
“Jadi kalau perbankan mau ngomongin bisnis juga harus bisa melihat apa yang menjadi policy dari sisi pemerintah daerah. Jadi itu yang kita inginkan ada balancing (keseimbangan, red),” kata Kasmuri.
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi pertumbuhan ekonomi Kota Malang kedepan. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap waspada terhadap dampak ekonomi global saat ini.
“Tidak boleh, artinya kita mengurangi atau mengendurkan semangat kita untuk optimis gitu. Jadi sebetulnya kita tetap waspada karena memonitor kondisi ke depan ancaman inflasi yang mulai bergerak naik,” lanjutnya.
Sedangkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kota Malang, pihaknya berharap dapat meningkat daripada periode-periode sebelumnya. Seperti diketahui, hasil survei pada tahun 2019, Kota Malang inklusi sekitar 76 persen, sedangkan untuk sisi literasinya sebesar 38 persen.
“Tahun 2022 ini masih proses survey, mudah-mudahan di akhir September bisa selesai. Kemungkinan sih akan lebih besar dari 38 persen (literasi keuangan Kota Malang,” pungkasnya. (bim/ono)
