Malang, SERU.co.id – Kebijakan terhadap kenaikan harga BBM menjadi polemik bagi semua unsur elemen masyarakat. DPRD Kota Malang, memandang hal tersebut sebagai keputusan tingkat dewa, artinya kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika usai menemui massa aksi aliansi mahasiswa Kota Malang. Aksi tersebut yaitu tentang penolakan kenaikan harga BBM, di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin(5/9/2022).
“Sebenarnya ini keputusan tingkat dewa, saya yakin pemerintah juga punya perhitungan yang sangat matang. Karena kami meyakini tidak ada suatu pemerintahan yang mau mencelakakan rakyatnya,” seru Made.
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Nelayan Hilang di Laut Polagan Pamekasan Ditemukan Meninggal oleh Tim SAR Gabungan
Pimpinan DPRD Kota Malang dan pimpinan fraksi menemui para massa aksi dan menerima poin tuntutan tersebut. Dalam seruan aksi tersebut, terdapat beberapa poin, salah satunya menolak keras kebijakan kenaikan harga BBM.
Saat dikonfirmasi mengenai hasil audiensi dengan para massa aksi, Made menjelaskan, jika hal tersebut merupakan sikap yang harus dilakukan oleh wakil rakyat.
“Kami tidak pernah mendengar dari masyarakat Kota Malang yang menerima kenaikan BBM ini. Ini tadi dari ada perwakilan masyarakat dari unsur mahasiswa, sebelumnya juga ada dari ojek online, semuanya menolak. Ya kita sifatnya hanya meneruskan,” imbuhnya.
Perihal jeritan masyarakat tersebut didengar oleh pusat, itu merupakan hak pemerintah pusat. Dalam arti, DPRD Kota Malang tidak memiliki wewenang untuk memutuskan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM itu disepakati.
