Malang, SERU.co.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk periode 2022-2027 akhirnya terpilih. Dosen Universitas Brawijaya angkat suara, komisioner kali ini harus menjunjung integritas moral.
Dosen Ilmu Politik UB, Wawan Sobari PhD menjelaskan, semoga tidak mengulang kasus yang pernah menimpa eks anggota KPU, Wahyu Setiawan. Integritas moral dan profesionalisme harus dijunjung, jangan sampai komisioner ditangkap oleh KPK, menunjukkan bisa diintervensi oleh partai politik.
“Maka penting faktor integritas moral tersebut,” seru Wawan Sobari PhD.
Menurutnya, tugas komisioner KPU dan Bawaslu periode mendatang lebih berat, karena Pemilu 2024 berbeda daripada Pemilu sebelumnya. Karena di tahun yang sama akan dilakukan semua pemilihan. Meski ada jeda delapan bulan antara Pemilu dan Pilkada.
“Tapi ini sejarah pertama di Indonesia sejak 1955 dilaksanakan pemilihan multi level pada tahun yang sama,” ujar pria lulusan program Doktor Flinders University of South Australia.
Menurut Wawan, komisioner akan menanggung beban berat bukan hanya teknis, tapi juga beban berat dalam hal kompetisi politik yang terjadi. Wawan mencontohkan Bawaslu membuat indeks kerawanan Pemilu, tapi selama ini berlandaskan pada Pilpres atau Pilkada saja.
“Akan tetapi, tentu kerawanan Pemilu multi level di tahun yang sama akan berbeda. Bawaslu harus membuat tambahan variabel untuk menghitung indeks kerawanannya,” bebernya.
Ada hal yang bisa digunakan, contoh anggaran yang diajukan untuk Pemilu 2024 sebesar Rp84 triliun. Baginya jumlah tersebut sangat besar dan sama dengan APBD Jatim selama dua tahun. Sehingga hal seperti ini akan memunculkan resiko politik penyelenggaraan.
“Karena itulah, dalam bahasa saya komisioner KPU dan Bawaslu harus tangguh, baik fisik dan mental dalam momen penting ini,” imbuhnya.
Pria yang sering menulis beberapa makalah ilmiah ini menyebut nama-nama Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru telah memiliki pengalaman, baik di provinsi maupun nasional. Namun Wawan menganggap pengalaman saja tidak cukup, sebab komisioner juga harus memiliki kecerdasan manajemen Pemilu.
“Kecerdasan akademis juga penting. Jadi tidak hanya soal teknis saja. Sebab Pemilu 2024 mereka akan menghadapi situasi yang tidak mudah, karena juga jadi pertaruhan partai penguasa saat ini agar bisa kembali menang,” ujarnya.
Meski beban Pemilu 2024 akan bertambah, namun Wawan Sobari menilai jumlah komisioner tidak perlu ditambah. Sebab yang paling penting adalah sistem pendukungnya. Semakin efisien lebih baik jumlah jangan diubah, dan semakin banyak orang resiko makin besar.
“Yang paling penting adalah sistem pendukungnya ya mulai kesekretariatan hingga KPUD nya,” papar alumni Magister Institute of Social Studies (ISS), Den Haag Belanda ini.
Wawan menyarankan, Komisioner KPU dan Bawaslu selanjutnya harus memperhatikan kualitas pelayanan pada pemilik kedaulatan atau voters. Pertama, tentu jangan sampai karena Pemilunya serentak, kemudian kualitasnya menurun.
Selanjutnya, yang penting adalah menggunakan prinsip pelayanan publik pada pemilik. Ketika pandemi belum selesai 2024 tentu keamanan pemilih tidak hanya soal intimidasi.
“Tetapi juga keamanan kesehatan mereka saat menyalurkan hak suaranya,” ujarnya.
Sebagai informasi, anggota KPU RI terpilih adalah Betty Epsilon Iddros, Hasyim Asy’ari, M Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Sementara anggota Bawaslu RI adalah Loly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, serta Herwyn Malonda. (jaz/rhd)
Baca juga:
- SPPG Tlogowaru Kota Malang Pekerjakan Masyarakat Lokal Sukseskan Program MBG, Sasar 4.800 Pelajar
- Rumah Dinas Sekda Situbondo dibobol Maling Saat Ditinggal Ibadah Haji
- Selama Libur Panjang Gunung Bromo Dibanjiri 11.735 Wisatawan Lokal dan Mancanegara
- Alfamart Gandeng Puskesmas Ardimulyo Layani Posyandu ILP dan Edukasi Balita hingga Lansia
- Wali Kota Batu Terima Audiensi Jajaran Redaksi Memo X Group di Ruang Kerja
