Soal Rapat di Hotel Bintang Lima, Wakil Ketua KPK: Tarifnya Bintang Tiga

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (ist) - Soal Rapat di Hotel Bintang Lima, Wakil Ketua KPK: Tarifnya Bintang Tiga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (ist)

Jakarta, SERU.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata buka suara usai banyak kritikan terkait Rapat Kerja Organisasi dan tata Kelola (Ortaka) yang digelar di sebuah hotel bintang lima pada 287-29 Oktober 2021. Menurutnya, rapat yang dilakukan di hotel bintang lima tidak menjadi masalah jika tarif yang dikeluarkan sama seperti hotel bintang tiga.

“Bintang 5 tapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak, kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel. Berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini,” ujar Alex, Kamis (28/10/2021).

Bacaan Lainnya

Alex berujar, KPK selalu transparan dan dapat bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui nominal yang dikeluarkan untuk agenda rapat di hotel bintang lima.

“Saya nggak tahu. Sekjen yang tahu. Itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita nggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” kata Alex.

Selain itu, Alex menjelaskan, rapat KPK dilakukan di luar Jakarta sebab, banyak faktor yang akan membuat rapat menjadi tidak maksimal. Ia menyebut, jika dilakukan di kantor peserta tidak akan bisa menyatu sebab adanya pekerjaan lain.

“Kalau kita lakukan di kantor banyak sekali hambatan. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, karena ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu pejabat sektoral atau juga yang bersangkutan rumahnya atau tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik,” sebutnya.

Sehingga menurutnya, rapat di luar wilayah Jakarta perlu dilakukan. Hal ini juga dapat meningkatkan kebersamaan antara pimpinan dan pejabat struktural. Bahkan, rapat di luar daerah juga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor pariwisata.

“Saya kira Jogja itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata, ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan kami dilakukan di Jogja. Sekali lagi ini merupakan kinerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyoroti kegiatan rapat yang digelar di hotel bintang lima ini. Novel menyinggung soal penyerapan anggaran KPK yang rendah.

“Etis enggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?,” tulis Novel di akun Twitter-nya.

“Walaupun penyerapan anggaran masih rendah (katanya di bawah 40%), masak kemudian mau buat acara-acara begitu? Apa sengaja untuk tingkatkan penyerapan anggaran? Enggak pantaslah, KPK selama ini sebagai percontohan lho,” ujarnya.

Kritik lain juga disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kegiatan pemborosan di KPK sudah terjadi sejak Firli Bahuri dkk menjabat sebagai pimpinan KPK. Selain rapat di hotel mewan, pimpinan Firli juga menunjukkan gaya hidup hedonisme.

“Pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan, tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan,” kata Kurnia. (hma/rhd)


Baca juga:

Pos terkait