Malang, SERU.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan turun, namun DPRD Kota Malang menginginkan agar tidak turun secara drastis. Karena akan berdampak pada daya beli masyarakat dan peredaran uang di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menjelaskan, menyadari dalam sutuasi pandemi dampak yang ditimbulkan dialami semua sektor. Namun perlu mengambil kebijakan dan langkah strategis agar tidak terlalu jauh.
“Pendapatannya turun, berimbas kepada belanja. Kalau belanja turun, daya beli masyarakat dan peredaran uang di Kota Malang akan sedikit,” seru I Made Rian Diana Kartika, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang.
Setelah sebelumnya ditandatangani nota kesepakatan pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kota Malang 2021. Untuk dilanjutkan dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2021.
“Kita baru menyetujui umumnya. Kemarin memang kita langsung menghiring. Dan setelah dihiring komisi pada saat rapat banggar, kita memanggil OPD penghasil di rapat banggar,” papar Made.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri terjadi penurunan PAD di angka sekitar Rp108 miliar sekian. Di angka inilah terjadi perdebatan antara Banggar dengan Tim APBD dari Pemkot Malang.
“Kita hanya menyetujui penurunan diangka Rp60 sampai Rp70 miliar,” terang politisi Partai PDI-P ini.
Menurut Made, PAD yang semula Rp511 miliar, dewan menyepakati Rp 450 miliar. Kemudian, Walikota menyampaikan akan merevisi terhadap RAPBD. Karena kebijakan umum untuk anggaran di berita acara bisa terjadi pergeseran.
DPRD Kota Malang berharap, akan ada yang menstimulus agar mampu menggerakkan perekonomian masyarakat adalah uang negara APBD. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat soal pembelanjaan daerah.
“Dari pusat, Pak Jokowi meminta belanjakan APBD, tapi serapan anggaran kita masih dibawah 60 persen,” ungkap dewan dari Dapil Kecamatan Lowokwaru ini.
Made menambahkan, ketika di angka 60 sampai 50 persen, pihaknya akan merombak total. Semua anggaran akan disetujui, meskipun kemarin perubahan masih di angka Rp2 triliun.
“Sehingga masyarakat bisa bergerak, pulih perekonomiannya, serta daya beli bertambah,” pungkas alumni Universitas Gajayana Malang ini. (jaz/rhd)
Baca juga:
- Fatayat NU Kota Batu Siap Dukung Visi Misi Kepala Daerah
- DKP Kabupaten Malang Targetkan 42 Kelompok B2SA, Dorong Kesejahteraan Lewat Berkebun
- Mensos Hadiri Peringatan HLUN 2025 di Jember, 4.000 Lansia Senam Massal
- Ribuan Buruh Siap Geruduk Istana Merdeka Tuntut Perlindungan di Tengah Gelombang PHK
- Karate Championship Piala Dandim 0833 Ajang Pencarian Bibit Unggul Atlet Nasional Internasional
