Jakarta, SERU.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil investigasi terhadap proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN lewat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada konferensi pers, Senin (16/8/2021), Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan, pihaknya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM.

“Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis, ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini,” seru Munafrizal.

Berikut 11 pelanggaran HAM dalam TWK KPK menurut Komnas HAM:

Hak atas keadilan dan kepastian hukum
Hak perempuan
Hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis)
Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
Hak atas pekerjaan
Hak atas rasa aman
Hak atas informasi publik
Hak atas privasi
Hak untuk berserikat dan berkumpul
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
Hak atas kebebasan berpendapat.

Komnas HAM menemukan pelanggaran tersebut dari segi tindakan, kebijakan, termasuk pernyataan dan/atau perlakuan. Anggota Komnas HAM Choirul Anam menyebut, proses peralihan status pegawai KPK lewat asesmen TWK, tidak memenuhi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, penyelenggaraan maupun penyelenggara dalam proses asesmen tersebut tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Choirul.

Choirul juga menyatakan, adanya fakta dan dugaan yang kuat atas tindakan terselubung dan ilegal di balik asesmen TWK. Hal ini merujuk pada penggunaan kop surat BKN oleh BAIS untuk tes esai.

“Ini yang kemarin di proses akhir yang kami bilang ada fakta baru, oleh karena kami menelusuri lagi sehingga membutuhkan waktu lagi untuk menyelesaikan laporan ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK. Sebanyak 51 diantaranya diberhentikan, dan sisanya diberikan pembinaan. (hma/rhd)