Malang, SERU.co.id – Wacana perpanjangan PPKM Darurat dari pusat santer dibicarakan diberbagai kalangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengaku belum mendapat instruksi resmi, namun akan menyiapkan apa yang harus dilakukan. Salah satunya bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak.
Wakil Walikota Malang, Drs H Didik Gatot Subroto SH MH menuturkan, Pemkab Malang sedang mengkolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam mempersiapkan bantuan sosial. Sesuai himbauan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ada kewajiban-kewajiban Pemda yang harus dilaksanakan.
“Kami sedang menginventarisasi berapa, kalaupun harus ada bantuan sosial yang tersampaikan kepada masyarakat,” seru Didik Gatot Subroto, selepas kunjungannya di Kecamatan Lawang, Sabtu (17/7/2021).
Selanjutnya, selain memverifikasi data, Pemkab Malang juga melihat anggaran yang tersedia. Karena bansos tersebut menjadi beban pemerintah pusat, provinsi, daerah bahkan akan disampaikan kepada pemerintah desa.
“Sehingga sasaran kita sesuai, agar warga masyarakat yang memang punya hak itu mendapatkan semuanya,” terang pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang tersebut.
Didik menambahkan, pengalaman-pengalaman yang tidak baik terdahulu harus dihilangkan terkait bantuan sosial. Berharap media sosial sebagai kontrol sosial terkait kebijakan pemerintah yang dinilai kurang sesuai.
Terlebih, masyarakat harus sadar diri, siapa yang berhak menerima bantuan dan yang tidak berhak. Supaya bansos dapat merata dan tepat sasaran kepada yang benar-benar berhak menerima dan membutuhkan, karena terdampak PPKM Darurat.
“Jangan yang tidak berhak ikut menjadi warga yang berhak, itu yang penting. Menjadi orang miskin itu bagian dari tidak enak,” pungkas pria yang mengawali karirnya sebagai Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari ini. (jaz/rhd)
Baca juga:
- Babinsa Kedungkandang Monitoring Aktivitas Pertanian dan Penggilingan Padi Arjowinangun
- Babinsa Mergosono Berikan Pembekalan Peran RT RW dalam Keamanan Lingkungan Berbasis Masyarakat
- Wali Kota Apresiasi Musda VI PKS Kota Malang Usung Persatuan Kolaborasi dan Regenerasi
- Publik Menilai Take Home Pay DPR RI Sebesar Rp65 Juta Belum Signifikan
- Hotman Paris Minta Keadilan kepada Presiden Prabowo dalam Kasus Nadiem Makarim
