Jakarta, SERU.co.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya buka suara terkait polemik Vaksin Nusantara. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta pihak pengembang Vaksin Nusantara untuk mengikuti rekomendasi dan syarat yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Tunggu saja rekomendasi dari BPOM selaku pihak berwenang yang mengeluarkan izin penggunaan vaksin di Indonesia,” seru Nadia, Kamis (15/4/2021) dikutip dari CNN Indonesia.
Nadia meminta tim Vaksin Nusantara untuk melakukan tahapan penelitian sesuai dengan anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia juga menegaskan, pemerintah selalu mendukung pengembangan vaksin yang dilakukan oleh anak bangsa.
“Pemerintah akan memastikan keamanan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi,” ujar Nadia.
Senada dengan Kemenkes, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 juga menyatakan dukungan yang sama. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan Vaksin Nusantara untuk melewati kajian dari BPOM.
“Inovasi di bidang kesehatan harus tetap mengikuti kaidah, etika, dan tahapan ilmiah sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Wiku.
Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini menuai polemik usai BPOM dan DPR RI tak sepaham. Kepala BPOM Penny K Lukito menyatakan tim pengembang vaksin ini untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap para relawan yang mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD). Dalam temuan BPOM, ditemukan lebih dari 70 persen dari total relawan mengalami KTD.
“Kejadian yang tidak diinginkan pada grade 3 merupakan salah satu kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik yang tercantum pada protokol uji klinik,” ata Penny.
Namun, sikap yang berbeda diambil oleh sejumlah anggota DPR yang menunjukkan dukungan penuh. Sejumlah dari wakil rakyat menjadi relawan untuk Vaksin Nusantara. Sebagian dari mereka bahkan telah menerima suntikan vaksin ini. (hma/rhd)
