Lamongan, SERU.co.id – Adanya rencana impor beras 1 juta ton dan anjloknya harga padi di Lamongan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan melakukan sidak ke Bulog, Rabu (10/03/2021).
Dalam paparannya, Anshori sekretaris komisi B DPRD Lamongan menyampaikan, kita sidak ke pasar babat dan Bulog, di pasar babat kita pingin tahu suasana jual beli di pasar babat sekaligus paparan kondisi pasar se Kabupaten Lamongan yang di kelola PD. Pasar. “Alhamdulillah mulai ramai dan daya beli masyarakat mulai meningkat, salah satu faktornya karena lagi musim panen, setelah itu kita lanjut ke Bulog,” tuturnya.
Setiba di Bulog, Anshori politisi partai Gerindra ini menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan, apakah itu terkait Produksi padi, harga padi maupun permainan para tengkulak, kita berharap Bulog bisa segera menyerap padi para petani dan memotong mata rantai tengkulak, karna sampai hari ini Bulog hanya menyerap beras, makanya kita minta ketegasan Bulog untuk segera menyerap padi.
Selain itu politisi asli Desa Keben Kecamatan Turi ini menyampaikan bahwa “komisi B secara bulat menolak impor beras, karna impor beras kita nilai merusak harga padi di tingkatan petani, dan tentu yang terdampak langsung adalah petani se indonesia dan khususnya petani Lamongan,” Tegas Anshori.
Masyarakat Lamongan mayoritas adalah petani, Anggota komisi B banyak mendapat keluhan dari petani, para petani menyampaikan bahwa biaya tanam, perawatan dan panen tidak sebanding dengan hasil panennya, karna harga padi anjlok dan harga pupuk naik. Kita sangat miris dengan nasib petani yang mengalami kerugian, apalagi kalau impor beras Sampai terjadi.
Buat apa kita bersusah payah mengajak para petani untuk meningkatkan produksi padi, sehingga kabupaten Lamongan ini menjadi lumbung pangan nasional, produksi padinya tertinggi nomer 1 di Jawa timur dan nomer 3 se Indonesia, jika harga gabah anjlok dan merugikan petani.
Lebih jauh Anshori menyampaikan hari senin mendatang (15/3/21) kita akan rapat dengar pendapat dengan Bulog mitra kerja Bulog, Satuan Kerja (satker) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari jalan terbaik terkait anjloknya harga padi. Selain itu, kita meminta Bulog Subdivre III Bojonegoro turut menolak impor beras, dan segera menyampaikan aspirasi petani ke kantor pusat Bulog.
Sementara itu, Hendra wakil pimpinan Bulog Subdivre III Bojonegoro yang menemui komisi B menyampaikan, “saya sependapat dengan teman-teman komisi B DPRD Lamongan, bahwa impor belum di butuhkan saat ini.” Terang Hendra dihadapan anggota Komisi B DPRD Lamongan.
Lebih lanjut Hendra menyampaikan, “penyerapan beras udah kita mulai hari ini, sudah ada 20 ton beras yang kita serap, kita akan tindaklanjuti masukan-masukan yang di temukan oleh komisi B di lapangan dan kita akan segera menyerap padi juga.” Ujarnya. (Fiq)
