Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang rekomendasikan proyek pembangunan Alun-alun Kepanjen terealisasi tahun 2027 mendatang. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah (Pemkab) Malang tengah fokuskan di mana lokasi yang cocok dan skema pembiayaan pembangunan alun-alun tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh menerangkan, agar mimpi Kabupaten Malang memiliki alun-alun sendiri. Pihaknya merekomendasikan proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 2017 lalu itu bisa mulai digarap tahun depan.
“Memang kita harus fokus, pembahasan pembangunan alun-alun tahun 2027 juga harus sudah dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan alun-alun biar mimpi-mimpi masyarakat Kabupaten Malang itu bisa terwujud ya, baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif DPRD dan masyarakat Kabupaten Malang. Biar tidak wajahnya Kabupaten Malang, rasa kecamatan itu sudah harus dihilangkan,” seru Tantri, Rabu (11/3/2026).
Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang masih akan dievaluasi dalam perencanaan pembangunan alun-alun tersebut. Seperti titik lokasi dan sistem pembayaran proyek yang sudah dinanti-nantikan itu.
“Yang tentunya ini akan sesuai dengan RPJMD yang ada, makanya lokusnya itu juga harus difokuskan. Perlu ada kajian ya, kajian secara khusus tentang alun-alun kita ke kementerian keuangan maupun kementerian dalam negeri,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menjelaskan, saat ini terdapat dua pilihan lokasi yang bakal dibangun sebagai alun-alun Kepanjen.
“Di depan pendopo sama di belakang pendopo (Pendopo Panji), konsepnya akan berbeda. Kalau yang di belakang pendopo itu kan hanya ruang terbuka hijau, jadi alun-alun gitu ya untuk fasilitas umum. Tapi kalau yang di depan ada ruang terbuka hijau, ada lengkap dengan itu seperti mal begitu,” ungkapnya.
Diketahui lokasi yang ada di belakang Pendopo Panji diperkirakan memiliki luas kurang lebih 3 hektar, sedangkan yang di depan seluas 8 hektar. Pemilihan lokasi tersebut juga akan melibatkan Bank Jatim.
“Diskusi dengan Bank Jatim, ini supaya tidak menjadi satu bias, karena untuk baik yang di depan maupun di belakang. Tapi lahan-lahannya kan belum dibebaskan sekali di situ. Sehingga pembiayaan itu nanti untuk pembebasan lahan sama pembangunan fisiknya, baik di depan maupun yang di baik belakang nanti tinggal memilih,” kata Tomie.
Tomie membeberkan, pihaknya juga akan masih memikirkan biayaan pembangunan alun-alun tersebut di tengah kondisi fiskal seperti ini. Serta tidaklah sepenuhnya bergantung pada Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat anggarannya kurang lebih akan menelan anggaran hingga Rp300 miliar.
“Tidak mungkin CSR sebesar itu, sehingga opsinya nanti itu apakah dengan pola branding seperti di alun-alun kota Malang. Tapi dengan catatan kalau itu branding itu harus sudah ada satu titiknya, kalau di kota Malang sudah ada titiknya alun-alun. Terus ada potensi pergerakan ekonomi enggak, kan alun-alun kan ada kuncinya di situ, branding tadi itu,” jelasnya.
“Atau Opsi nanti itu juga dimungkinkan berarti kita pinjam ke Bank Jatim. Bank Jatim siap untuk memfasilitasi tadi itu dengan opsi yang saya sampaikan tadi intinya disitu ini pembahasan sore hari ini Ini pembahasan. kalau pinjam ke Bank Jatim itu tidak boleh lebih dari masa kepemimpinan kepala daerah,” imbuh Tomie. (wul/ono)
