Jakarta, SERU.co.id – Rencana mengimpor 105.000 mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih menuai penolakan. Pemerintah beralasan India dipilih, karena menawarkan harga lebih murah dengan spesifikasi kompetitif demi efisiensi anggaran. Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus industri otomotif nasional dan agenda industrialisasi pemerintah.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan, impor dilakukan demi efisiensi anggaran dan prinsip keadilan harga. Menurutnya, kapasitas produksi kendaraan pikap dalam negeri selama ini berkisar 70 ribu unit per tahun belum memadai. Khususnya memenuhi kebutuhan besar program KDKMP tanpa mengganggu sektor logistik lainnya.
“Kendaraan asal India menawarkan spesifikasi kompetitif dengan harga jauh lebih murah. Harganya hanya sekitar setengah dari harga kendaraan sekelas di pasar domestik. Prinsipnya fair price, uang rakyat harus mendapatkan nilai maksimal,” seru Joao, dikutip dari detikoto, Senin (23/2/2026).
Kontrak Triliunan dan Target Kedatangan Tahun 2026
Nilai kontrak impor kendaraan niaga tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Mahindra akan memasok 35.000 unit Scorpio Pick-Up dan Tata Motors menyediakan 70.000 unit lainnya. Hingga akhir Februari, sekitar 1.000 unit telah tiba di Indonesia, pengiriman ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyatakan, impor mobil tidak memerlukan persetujuan impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Pernyataan ini semakin memperkuat kekhawatiran pelaku industri dalam negeri.
Penolakan keras datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, Saleh Husin meminta, Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor tersebut. Ia menilai, impor kendaraan secara utuh akan memukul industri perakitan dan komponen otomotif nasional.
“Industri komponen akan terdampak langsung. Ini melemahkan TKDN, menyusutkan lapangan kerja. Bahkan bertolak belakang dengan semangat hilirisasi,” tegas Saleh.
Senada, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mengungkapkan, kapasitas produksi kendaraan pikap nasional sebenarnya bisa mencapai 1 juta unit per tahun. Menurutnya, jika pengadaan 70 ribu unit pikap dipenuhi dari produksi lokal, dampak ekonomi berantai dapat mencapai Rp 27 triliun.
DPR Soroti Arah Kebijakan
Dari parlemen, kritik datang dari berbagai fraksi. Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel menilai, impor besar-besaran berpotensi tidak sejalan dengan cita-cita nasionalisme ekonomi. Khususnya yang diusung pemerintah melalui Astacita dan Prabowonomics.
“Dana negara seharusnya menggerakkan industri dalam negeri, bukan membiayai tenaga kerja dan industri asing. Pengadaan kendaraan ini seharusnya menjadi momentum bagi BUMN strategis seperti Pindad menunjukkan kapasitasnya,” ungkapnya, dilansir dari Kompascom.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menilai, kebijakan impor ini janggal. Menurutnya, membuka keran impor dalam skala masif hanya akan mengaburkan komitmen pemerintah. Khususnya terhadap industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Jangan sampai pidato kemandirian industri hanya menjadi slogan. Publik berhak mempertanyakan konsistensi kebijakan,” katanya.
Di sisi lain, pihak produsen India tetap optimistis. CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra, Nalinikanth Gollagunta menyatakan, kendaraan Mahindra dirancang untuk kondisi ekstrem pedesaan dengan biaya operasional rendah.
“Jadi cocok untuk mendukung logistik petani dan koperasi desa,” pungkasnya. (aan/rhd)
