Pamekasan, SERU.co.id – Ribuan buruh rokok dan petani tembakau Madura turun ke jalan dan mengepung Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).
Mereka menuntut negara hadir membela industri tembakau rakyat yang dinilai semakin terhimpit oleh tekanan regulasi, kriminalisasi, dan maraknya oknum LSM tanpa legal standing.
Aksi besar-besaran yang digalang Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Lokal Madura (FPBM) itu menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap sistem yang dianggap hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Koordinator aksi, Holili menegaskan, demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan institusi negara agar berhenti menjadikan buruh dan petani tembakau sebagai korban kebijakan.
“Kami bukan kriminal. Kami pekerja. Kami petani. Tapi yang kami terima justru tekanan, penindakan, dan pembiaran terhadap LSM bodong yang bikin gaduh,” seru Holili dihadapan massa.
FPBM secara tegas mendesak Pemkab Pamekasan untuk menertibkan LSM tanpa legalitas, menekan aparat agar tidak memfasilitasi demonstrasi liar tanpa prosedur hukum, serta memaksa Bea Cukai keluar dari pola represif menuju pendekatan pembinaan dan kemitraan.
Massa juga menuntut negara berhenti menggunakan pendekatan penangkapan dan penindakan sebagai solusi tunggal, tanpa menyediakan solusi penyelamatan bagi industri hasil tembakau (IHT) lokal, buruh pabrik rokok, dan petani tembakau skala kecil.
“Kalau negara terus hadir hanya dalam bentuk razia dan penindakan, maka itu bukan negara pelindung rakyat, tapi negara penekan rakyat,” teriak salah satu orator aksi.
Menanggapi tekanan massa, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman akhirnya menyatakan menerima seluruh tuntutan aksi. Ia berjanji akan membentuk forum LSM, melakukan pembinaan, serta menata ulang pola relasi antara LSM, pemerintah, dan masyarakat.
Bupati Pamekasan juga menegaskan, sektor tembakau dan rokok lokal memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas sosial-ekonomi daerah.
“Industri tembakau bukan hanya soal produksi, tapi soal kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan di Pamekasan salah satunya ditekan oleh sektor ini. Maka harus dijaga keberlangsungannya,” ungkap Bupati. (udi/mzm)
