Malang, SERU.co.id – Cuaca ekstrem mengancam berbagai daerah, termasuk di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menanggapi situasi tersebut dengan mendorong mitigasi bencana berbasis wilayah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melibatkan perwakilan kelurahan dalam pelatihan mitigasi bencana. Ini menandakan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.
“Cuaca ekstrem ini kan rawan banjir. Saya tidak segan mengingatkan mereka untuk menjaga saluran drainase,” seru Wahyu, usai pelatihan mitigasi bencana di Hotel Aliante, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Khususnya dalam menjaga kebersihan dan fungsi saluran air, agar tidak menimbulkan banjir.
“Untuk itulah, saya selalu mengingatkan untuk kerja bakti secara rutin. Saluran sudah ada dan sudah bagus, kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin pasti akan terkena dampaknya,” tegasnya.
baca juga: Cuaca Ekstrem Potensi Bencana, BMKG Imbau Masyarakat Tingkatkan Mitigasi Mandiri
Wahyu juga menyoroti potensi banjir kiriman yang berasal dari wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Menurutnya, koordinasi lintas daerah di Malang Raya sangat penting untuk pencegahan banjir berbasis wilayah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR dan Gubernur Jawa Timur. Usulan kami adalah kerja sama tiga daerah di Malang Raya agar proyek ini bisa masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya.
Ia mencontohkan, kasus banjir di Bekasi dan Depok sebagai akibat kurang optimalnya koordinasi lintas wilayah. Selain itu, upaya mitigasi bencana harus melibatkan kelompok difabel.
“Mereka juga harus dilibatkan sejak dini, agar paham dan siap menghadapi bencana. Termasuk melalui pelatihan fisik dan gladi lapang,” tambahnya.
baca juga: BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Ancaman Serius Bagi Ketahanan Pangan
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno menjelaskan, pelatihan mitigasi bencana bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaporan dan penanganan titik-titik rawan bencana.
“Kami menghadirkan lurah dan warga yang nantinya menjadi penghubung informasi di kelurahan masing-masing. Selanjutnya akan ada pelatihan simulasi di lokasi rawan bencana, agar latihan lebih efektif,” terang Prayitno.
Ia mengatakan, ada sejumlah evaluasi dari Wali Kota Malang terkait simulasi bencana yang pernah digelar di Alun-alun Malang. Pelatihan tersebut dinilai tidak maksimal, karena masyarakat tidak diharapkan pada potensi bencana yang realistis.
“Pelatihan perlu digelar di sekitar titik-titik rawan. Selain itu, pelatihan mitigasi bencana harus dilakukan berbasis wilayah, yaitu berdasarkan potensi bencana di tiap wilayah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pelatihan juga harus melibatkan komunitas disabilitas. Tujuannya, agar semua kelompok masyarakat dapat memahami dan menghadapi bencana secara baik.
“BPBD telah memetakan risiko bencana di setiap kecamatan. Pemetaan KRB (Kawasan Risiko Bencana) penting sebagai acuan mitigasi yang lebih tepat sasaran,” tandasnya. (bas/mzm)