Malang, SERU.co.id – Memperingari Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78, anggota DPRD Kota Malang mengapresiasi penuh pertumbuhan koperasi di Kota Malang. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Malang saat meninjau rangkaian Harkopnas di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Malang, Minggu (27/7/2025). Dikemas dalam Jalan Sehat, Bazar UMKM hingga Jambore Koperasi Siswa.
Salah satunya, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo ST MT mengatakan, andil dan kehadiran Dekopinda sebagai pengawas koperasi cukup diharapkan. Sekaligus momentum mengawal program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Merah Putih (KMP) agar sukses.
“KMP ini merupakan koperasi yang berada di setiap kelurahan, nantinya salah satu kegiatan atau unit bidang usahanya mencakup beberapa bidang. Banyak ide pembentukan seperti apotek dan klinik, yang menjadi bagian pelayanan untuk kesejahteraan rakyat (kesra),” seru Ginanjar, sapaan akrabnya, Minggu (27/7/2025).
Disebutkannya, ketika pertumbuhan koperasi di Kota Malang baik, maka dirinya optimis pelaksanaan KMP dapat berjalan sukses. Untuk itu, Komisi D akan memperhatikan sejauh mana keterlibatan OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Semua pihak terkait harus sama-sama mendukung.
“Misalnya, rangkaian kegiatan Harkopnas ke-78 di Kota Malang ada Jambore Koperasi Siswa, maka sejauh mana peran Dinas Pendidikan. Kami meminta Dinas Pendidikan melalui sekolah agar mengaktifkan kembali koperasi sekolah,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.
baca juga: Harkopnas ke-78 Kota Malang, Gelar Jalan Sehat Bazar UMKM dan Jambore Koperasi Siswa
Menurutnya, koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa, termasuk sekolah koperasi di level dasar. Sehingga pengenalan koperasi di sekolah sebagai literasi dan implementasi sejak usia dini.
“Kita kemarin mendorong dinas pendidikan untuk mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang ada di sekolah, dalam hal ini koperasi siswa,” imbuhnya.
Menurutnya, pengenalan koperasi tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di tingkat pendidikan sekolah. Selain menanamkan karakter gotong royong ekonomi kepada siswa.
“Pendidikan koperasi harus mulai diperkenalkan, bahkan bisa menjadi muatan lokal atau kurikulum terkait pendidikan perkoperasian. Ke depan, ekonomi kooperasi harus benar-benar jalan karena ini sudah menjadi mandat dari Presiden Prabowo,” bebernya.
Di sisi lain, pengawasan koperasi harus tetap dilakukan. Peran Dekopinda dalam pengawasan terkait manajemen kooperasi. Sementara Diskopindag terkait regulasi dan pelaksana kebijakan atas jalannya suatu koperasi.
“Dekopinda memastikan visi dan misi setiap koperasi sesuai dengan jalur yang benar. Kita tidak ingin KMP ini berjalan parsial dan terpisah-pisah tanpa terintegrasi. Di situlah peran Dekopinda sangat penting,” tegasnya.
baca juga: Sarasehan Harkopnas, Dorong Koperasi Multi Pihak Wujudkan Kedaulatan Ekonomi
Sementara, Diskopindag harus memberikan pengetahuan, pelatihan, pembinaan, pendampingan dan regulasinya. Seperti pengurus KMP, harus diberikan bimbingan dan teknis (Bimtek).
“Jadi lebih pada pembelajaran dan pembekalan SDM sebagai pelaksana atau pengurus KMP,” tandasnya. (rhd)
