Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang telah menyetujui Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Menanggapi persetujuan dan sejumlah masukan yang diterima dari para dewan, Pemkot Malang akan mengupayakan kemandirian fiskal.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengungkapkan, semua catatan dari fraksi akan menjadi catatan dan perhatian. Rekomendasi diterima dan akan dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
“Ada banyak potensi pendapatan, seperti sektor parkir yang menjadi sorotan, serta sektor ekonomi kreatif. Digitalisasi pada sektor-sektor tersebut akan dilakukan untuk memaksimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” seru Ali, usai rapat paripurna Ranperda RPJMD, Kamis (10/7/2025).
Ali menekankan, Pemkot Malang perlu menggali dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Tujuannya, supaya pendapatan daerah yang diperoleh meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.
“Saya sepakat dengan masukan para fraksi. Cita-cita besar kita bersama untuk mewujudkan kemandirian fiskal, semoga lima tahun ke depan dapat diwujudkan,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna, Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sony Rudiwiyanto mengungkapkan, narasi visi misi dalam RPJMD tampak luar biasa. Sayangnya, belum ditunjang oleh postur APBD yang kuat, sehingga idealnya proyeksi harus progresif untuk realisasi semua program.
“Pemkot Malang perlu mengoptimalkan penanganan sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital dan pariwisata. Terutama sektor ekonomi kreatif, harusnya berpotensi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan pemerintah perlu melakukan diversifikasi, untuk mengurangi ketergantungan sektor tertentu,” bebernya.
Senada, Jubir Fraksi Golkar, Djoko Prihatin mengatakan, semua kegiatan pemerintah perlu didukung oleh capaian PAD. Untuk meningkatkan PAD, perlu optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
“Fraksi Golkar mendorong Pemkot Malang untuk komitmen dan tetap konsisten menggali potensi pendapatan dari berbagai sumber yang belum pernah tersentuh. Ataupun dari sektor lain yang lebih inovatif. Upaya meningkatkan PAD dari sektor Non-Pajak dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi pendapatan aset daerah, BUMDndan lain-lain,” urai Djoko.
Jubir Fraksi PKB, Arief Wahyudi mengatakan, Pemkot Malang perlu meningkatkan postur APBD, supaya tidak terjadi stagnasi. Penambahan postur APBD dapat menunjang realisasi berbagai program kemasyarakatan.
“Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor ekonomi kreatif. Selain itu, pembinaan terhadap UMKM harus terus menerus dilakukan, mengingat ini sektor besar yang membangun perekonomian Kota Malang,” ujarnya.
Jubir Fraksi Gerindra, Ginanjar Yoni Wardoyo menerangkan, pihaknya mendorong digitalisasi indikator kinerja utama untuk memudahkan evaluasi. Fraksi Gerindra juga menekankan, Pemkot Malang perlu memprioritaskan program unggulan yang berdampak untuk mengoptimalkan anggaran dan sumber daya.
“Fraksi Gerindra merekomendasikan RPJMD lebih fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat, layanan dasar dan menciptakan pertumbuhan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang tumbuh akan meningkatkan PDRB dan PAD, yang dapat digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur, lingkungan dan layanan publik lainnya,” jelasnya.
Ginanjar berharap, dengan peningkatan PDRB dan PAD, Kota Malang mampu mencapai kemandirian fiskal. Maka, upaya mencapai hal tersebut harus diawali dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sementara, Ketua Fraksi Nasdem-PSI, Dito Arief Nurakhmadi menegaskan, semua pihak harus satu barisan untuk menyukseskan dokumen strategis lima tahunan ini. Keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada kesinambungan dan keselarasan dengan perencanaan di tingkat nasional.
“Pemkot Malang jangan hanya fokus pada belanja daerah, tapi juga bekerja keras meningkatkan PAD. Maka kami usulkan konsep wirausaha birokrasi, yakni birokrasi inovatif dan produktif dengan optimalisasi aset daerah, kolaborasi dengan swasta, serta modernisasi sistem pajak,” paparnya.
Ketua Fraksi DAMAI, Imron mengatakan, Pemkot Malang perlu mempertajam sisi prioritas pembangunan. Diperlukan fokus yang lebih tajam, misalnya bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
“Tiga bidang tersebut memiliki daya ungkit dan daya gerak yang sangat besar bagi bidang-bidang lainnya. Pemerintah juga harus lebih memprioritaskan program-program strategis nasional demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” tuturnya.
Terakhir, Jubir Fraksi PKS, Akhdiyat Syabril Ulum menegaskan, Pemkot Malang masih tampak pesimis dalam target PAD. Dengan potensi yang dimiliki, seharusnya pemerintah melakukan reformasi anggaran untuk mencapai target.
“Ternasuk melakukan kajian dan analisis yang aktual, terukur dan sistematis terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Selain itu perlu mereformasi sistem pemungutan berbasis digital, serta evaluasi tarif dan pelayanan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah,” tandasnya.
Fraksi PKS berharap, agar kedepannya BUMD dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PAD Kota Malang melalui peningkatan dividen. Serta mengembangkan usaha lainnya dan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui rencana bisnis yang profesional dan akuntabel. (bas/rhd)
