Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) 1.579 orang tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I Tahun 2024. Ia menilai, keberadaan tenaga PPPK tersebut akan memperkuat organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, penyerahan SK ini untuk memenuhi kebutuhan pegawai melalui jalur PPPK. Diharapkan, adanya tenaga PPPK, kinerja Pemkot Malang ke depannya akan menjadi lebih baik dan terus meningkat.
“Penetapan PPPK ini sudah melalui mekanisme yang ditentukan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai. Harapannya ini dapat semakin menguatkan organisasi dan tentu tujuannya mewujudkan visi dan misi saya bersama mas Wawali,” seru Wahyu, di Graha Purva Praja, Selasa (17/6/2025).
Menurut Wahyu, budaya kerja yang positif dibangun dengan modal dasar etika birokrasi yang baik. Modal tersebut penting, agar dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan Pemkot Malang kepada masyarakat.
“Saya ucapkan selamat dan dengan ini (penyerahan SK), maka saudara-saudara menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Saya menekankan dan berpesan, untuk memegang teguh etika birokrasi sebagai fondasi dasar dalam membangun budaya kerja positif,” ungkapnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menekankan, hak dan kewajiban para tenaga PPPK. Kemudian ia mengingatkan perangkat daerah atau BKPSDM untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai dari hak yang diterima PPPK.
“Saya berharap, saudara memahami betul hak dan kewajiban yang dibebankan. Dan perlu saya ingatkan, jangan sampai ada pemotongan-pemotongan hak atau pungutan dana kepada PPPK,” tegasnya.
Hal tersebut sangat beralasan, karena para tenaga PPPK sudah melalui semua tahapan mekanisme yang transparan. Dengan begitu, para tenaga PPPK dari berbagai organisasi pemerintahan itu bisa mewujudkan visi misi Kota Malang Mbois Berkelas.
Sebagaimana informasi, Wali Kota Malang menghadiri kegiatan tersebut bersama Wawali Ali Muthohirin dan Sekda Kota Malang. Turut hadir pula jajaran Kepala OPD dan Kakanreg Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Provinsi Jawa Timur. (bas/rhd)
