Jakarta, SERU.co.id – Pemerintah tengah menyiapkan 55 proyek infrastruktur senilai total Rp1.900 triliun, dimana pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen dari pembiayaan yang dibutuhkan. Mengantisipasi keterbatasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mendorong keterlibatan swasta untuk turut menanam modal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, investor akan memilih angkat kaki jika sebuah proyek tak disertai rencana pendanaan yang matang dan jelas.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo menyatakan, saat ini terdapat 55 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sembilan di antaranya senilai total Rp90 triliun, tengah dibuka untuk mencari investor. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp1.900 triliun, tapi kapasitas pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen.
“Dalam kondisi tersebut, peran swasta, mitra internasional, dan lembaga pembiayaan lain menjadi penting. Mari sama-sama wujudkan infrastruktur yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif demi masa depan bangsa,” seru Dody, dikutip dari CNN, Jumat (13/6/2025).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melontarkan peringatan keras mengenai masalah pendanaan infrastruktur yang tak jelas. Ia menyebut, investor lebih memilih angkat kaki apabila sebuah proyek tak punya rencana pendanaan yang matang.
“Kalau rencana pendanaannya tak jelas, seberapa bagus pun strukturnya, investor akan tersenyum, mengangguk, lalu kabur. Investor butuh kepastian, nanti yang akan membayar itu siapa,” tegas Ani, sapaannya, dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center.
Ani juga menekankan, perbedaan penting antara funding dan financing. Financing terkait sumber pembiayaan, yaitu oleh siapa pembiayaan nanti ditanggung, sedangkan funding lebih soal sumber dana untuk melaksanakan sebuah proyek. Menurutnya, tanpa rencana pendanaan matang, proses pembiayaan tak lebih dari sebuah ilusi.
“Jangan hanya mencari skema yang tampak kreatif, tapi kemudian malah tidak berjalan. Itu dapat membuat proses lebih tidak efisien dan malah menjadi masalah di kemudian hari. Dalam perencanaan infrastruktur, harus dicocokkan risiko dan strukturnya, lalu diberlakukan subsidi yang transparan dan bijaksana apabila memang dibutuhkan,” ujar Ani.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong keterlibatan swasta, domestik dan asing, untuk turut membangun infrastruktur. Prabowo menyatakan, pemerintah juga akan menyertakan modal riil. Bukan hanya meminta kerja sama, demi menjaga transparansi dan fairness.
“Kalau kerja sama, pemerintah juga harus keluar uang nyata, bukan minta bagian kosong. Saya tahu swasta lebih unggul dari pemerintah, lebih modern, lebih efisien dan lebih cepat, sehingga dapat mencapai kualitas yang lebih baik dan lebih murah,” katanya.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyindir, lambannya proses yang kerap terjadi di BUMN, sehingga terjadi pemborosan anggaran dan waktu.
“Ini saatnya lebih terbuka, lebih transparan dan lebih matang. Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pemerintah mampu menyediakan dukungan yang lebih maksimal. Apalagi saat ini ada Danantara, lembaga investasi milik Indonesia yang tengah diberdayakan untuk mendanai infrastruktur,” bebernya.
Selain kalangan pemerintah, kritik juga datang dari Ronald Sinaga, konten kreator sekaligus politikus PSI. Dalam unggahan di Instagram pribadinya @brorondm, ia menyindir proses kerja sama dengan BUMN Karya yang sering merugikan.
“Kalau mau cepat miskin silakan ambil proyek BUMN Karya. Sewaktu menterinya berkuasa besar, tagihan susah bayar. Bahkan ada yang tidak dibayar dan harus saya seret ke pengadilan. Mending jualan bakso atau ketoprak, dijamin profit,” sindirnya. (aan/mzm)
