Malang, SERU.co.id – DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong Kota Malang menjadi pilot project pelayanan publik berbasis digital. Pasalnya, ketersediaan SDM dan sumber daya yang mumpuni dinilai mampu mengangkat potensi Kota Malang sebagai percontohan daerah lain.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah mengungkapkan, ia merasa terkesan saat melakukan kunjungan kerja terkait pelayanan publik Pemkot Malang. Pihaknya mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota, agar mentransformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Kami dorong Kota Malang menjadi pilot project Provinsi Jawa Timur. Kota Malang dengan resource yang luar biasa, SDM-nya luar biasa, kemudian pendapatannya juga luar biasa, mampu mewujudkan digitalisasi pelayanan publik,” seru Dedi, saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang, Selasa (3/6/2025).
Dedi berharap, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan publik dapat mengakses layanan hanya dengan satu klik. Dengan demikian, saat menentukan jadwal ke dinas tidak perlu menunggu lama untuk mengurus dokumen, karena semua sudah diproses terlebih dahulu.
“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk berkolaborasi bersama mewujudkan digitalisasi. Kami mewakili DPRD Jatim menilai perlunya kolaborasi apapun, baik kolaborasi dana, infrastruktur, maupun meningkatkan SDM,” ungkapnya.
Dedi mengapresiasi, visi Kota Malang Mbois dan Berkelas. Hal itu terlihat dari keberadaan aplikasi Mbois sebagai wujud pelayanan publik berbasis digital.
“Tidak ada catatan dari kami. Yang jelas kami mendorong, agar hal-hal yang masih terkotak-kotak, kemudian setiap OPD masih punya aplikasi, dijadikan satu. Kemudian diiintegrasikan ke layanan nasional,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jatim juga tengah berupaya mengintegrasikan pelayanan dengan sistem digital melalui aplikasi Majadigi. Apabila masyarakat Kota Malang yang melek digital mampu menyesuaikan diri, maka akan dicontoh daerah-daerah lainnya.
“Sementara ini, kami mendorong Kota Malang, makanya tadi kami hadirkan langsung Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang. Karena kami di Bakorwil biasanya banyak kegiatan-kegiatan berbasis digitalisasi. Kita mulai lebarkan (digitalisasi) ke seluruh OPD-OPD yang ada,” bebernya.
Politisi Fraksi Demokrat itu tidak memungkiri, pengembangan pelayanan publik berbasis digital pasti menghadapi kendala SDM dan pendanaan. Terkait kendala SDM, Pemprov Jatim memiliki wadah Cerdig (Cerdas Digital), berkaitan dengan pelatihan literasi, peningkatan pemahaman dan melek digital.
“Kalau terkait anggaran, memang hari ini kita coba saling mendeteksi di sisi mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa support. Kemudian di sisi mana sharingnya pemerintah daerah bisa juga berjalan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menuturkan, pihaknya merasa terkesan dengan kunjungan DPRD Jatim. Ada banyak masukan dan perhatian bagi pengembangan pelayanan publik yang lebih baik.
“Tadi sudah disampaikan ke kami, baik di formal dan sambil berjalan untuk masukan terkait pelayanan publik. Yang substansial adalah dorongan bagi Kota Malang sebagai pilot project di Provinsi Jawa Timur,” kata Ali.
Menurutnya, diperlukan kesiapan yang matang untuk menjadi percontohan bagi daerah lain. Dengan pelayanan publik berbasis digital yang ada, diperlukan peningkatan dari berbagai aspek.
“Pilot project untuk digitalisasi pelayanan publik itu yang sedang kami siapkan. Tentu SDM akan kami tingkatkan, anggaran juga perlu disiapkan,” tandasnya. (bas/rhd)
