Situbondo, SERU.co.id – Sebagai bentuk mewujudkan satu visi Situbondo Naik Kelas, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, berjanji akan memberikan hadiah dan sanksi pada desa terbaik melayani masyarakat dalam program pendataan Indeks Desa Tahun 2025.
“Jadi ini tidak ada subjektivitas dari Bupati atau dari Camat,” seru Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo usai membuka acara sosialisasi pendataan Indeks Desa di hadapan ratusan Kades dan Camat di lantai dua Pemkab Situbondo, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, orang nomor satu di jajaran Pemkab itu menyampaikan, ada beberapa indikator dalam pemberian hadiah dan sanksi, yakni dimulai dari pelayanan administrasi kependudukan yang semuanya harus bisa dilayani di desa.
“Jadi untuk reward yang akan diberikan bermacam-macam, seperti bisa DID dan ambulans,” imbuh Mas Rio sapaan akrab Bupati Situbondo.
Menurutnya, program ini membutuhkan keseriusan, sebab berkaitan dengan anggaran.
“Pokoknya saya ingin alatnya dianggarkan di desa dan tahun ini sudah selesai,” harapnya.
Selain itu, Mas Rio berharap agar desa tidak berpolitik dan tidak menjadikan alat politik, karena kepala desa harus profesional dan harus menjadi desa mandiri.
“Makanya hari ini para stakeholder ini melakukan konsolidasi, baik itu DPMD, Camat, Disdukcapil dan pendamping desa,” sampainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Situbondo, Suriyanto mengatakan, pendataan Indeks Desa akan dimulai hari ini, yakni diawali dengan tahapan sosialisasi yang diikuti para Camat, Kades dan pendamping desa serta pendamping lokal desa dan tim pendamping kabupaten.
“Mulai besok akan kami lakukan Bimtek di kecamatan yang diikuti pejabat struktural kecamatan, pendamping desa,” ujarnya.
Saat ditanya ada berapa desa yang sudah melayani Adminduk, Suriyanto mengaku sudah ada beberapa desa yang melayani di tingkat desa
“Kalau jumlahnya dan desa mana saja nanti saya akan susulkan datanya, Informasinya untuk sementara ada empat desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa sesuai instruksi Bupati, maka desa yang memerlukan perangkat kepengurusan adminduk itu agar segera menganggarkannya dengan melakukan penggeseran pada kegiatan yang kurang perioritas melalui perubahan APBDes.
“Jadi diharapkan semua desa sudah memiliki peralatan sesuai dengan standart pelayanan Adminduk, tahun ini sudah harus bisa memberikan pelayanan di tingkat desa,” pungkasnya. (aza/mzm)
