Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang segera menyerap aspirasi dan menggandeng pengusaha hotel dalam 1.000 event. Hal itu merupakan respon setelah PHRI menyampaikan keluhan dampak kebijakan efisiensi terhadap lesunya usaha perhotelan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, pihaknya akan segera bertemu dengan PHRI Kota Malang. Ia mengaku, pihaknya akan menerima kedatangan para pengusaha hotel.
“Kami akan menerima. Karena kami ingin mendapatkan penjelasan langsung,” seru Wahyu, Selasa (15/4/2025).
Politisi Gerindra itu menegaskan, potensi PHK yang mengantui para pekerja hotel tidak akan terjadi. Ia optimis, melalui program 1.000 event dapat menyelamatkan bisnis perhotelan.
“Program 1.000 event sudah berlangsung. Dan beberapa kali ketemu dari beberapa pihak hotel berterimakasih terkait dengan event ini karena sudah berdampak bagi mereka,” ungkapnya.
Wahyu mencontohkan, program tersebut salah satunya Madyopuro Mangano yang baru saja selesai digelar. Dengan program tersebut, ia optimis mampu menarik kunjungan wisatawan yang berdampak bagi para pelaku usaha perhotelan, UMKM, dan lain-lain.
“Program 1.000 event bukan keinginan pemerintah, tapi kami melihat keinginan masyarakat dan kami memfasilitasi. Dengan memfasilitasi itulah dampak dapat dirasakan pengusaha hotel, UMKM, pengelola wisata dan lain-lain,” ujarnya.
Terkait anggaran promosi, Wahyu menilai perlu berbicara terlebih dahulu dengan DPRD. Di tengah kebijakan efisiensi, anggaran dana perlu dicermati.
Sebelumnya, Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki menuturkan, lesunya bisnis hotel di Kota Malang. Padahal saat libur panjang lebaran, okupansi bisa sampai 80 persen.
“Tetapi saat ini situasinya kembali lesu. Sehingga perlu strategi khusus agar hotel tetap hidup,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan adanya potensi PHK bagi karyawan hotel di Kota Malang. Apalagi, di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini pihak pengelola hotel telah mengurangi jam kerja karyawannya.
“Misalnya, dalam seminggu hanya bekerja empat atau lima hari, sehingga gaji berkurang. Kami harus kreatif dan kolaborasi juga akan kami lakukan,” tuturnya.
Menurut PHRI, regulasi perpajakan dan retribusi masih dirasa belum berpihak pada pengusaha hotel dan resto. Padahal sektor ini turut menyumbangkan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sehingga diharapkan Pemkot Malang mendengar aspirasi dan memberi dukungan.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, terdapat sejumlah rekomendasi strategis. Pemerintah harus memprioritaskan dunia usaha hotel dan restoran dalam kebijakan daerah.
“Pemerintah kota perlu hadir dan melindungi sektor ini, agar tetap bertahan dan tumbuh. Mengingat target PAD sektor ini pada tahun 2025 mencapai Rp219 miliar,” katanya.
Komisi B DPRD Kota Malang mendorong, agar Pemkot Malang menganggarkan promosi wisata non-pemerintah melalui APBD. Upaya ini perlu dilakukan, agar kunjungan wisatawan tidak hanya bergantung pada kegiatan instansi.
Selain itu, Badan Promosi Wisata yang telah lama vakum disarankan untuk diaktifkan kembali guna mendukung promosi secara masif. Sedangkan rekomendasi lainnya pembentukan Tim Desk Perizinan Khusus untuk menyederhanakan alur perizinan dan memberikan pendampingan kepada pengusaha hotel dan restoran.
“Sebagai langkah jangka panjang, Komisi B mendorong penyusunan roadmap pariwisata Kota Malang. Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan dan selaras dengan potensi lokal,” pungkasnya. (ws13/rhd)
