Malang, SERU.co.id – Kurang 78 hari penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur (Jatim) 2025 di Malang Raya, pada 28 Juni hingga 5 Juli 2025. Komisi E DPRD Jatim menggelar rapat koordinasi dan meninjau kesiapan venue Porprov IX Jatim 2025 bersama Dispora dan KONI Jatim. Dengan melibatkan Dispora dan KONI Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, sebagai tuan rumah pelaksana Porprov IX Jatim 2025.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno MAP mengatakan, dari paparan yang disampaikan dalam rakor, persiapan sudah 90 persen. Meski ada beberapa poin catatan yang menjadi atensi bersama demi terlaksananya Porprov IX Jatim 2025 dengan sukses.
“Ada beberapa atensi terkait cabor dan kesiapan venue yang perlu dikoordinasikan kembali antara tiga wilayah tuan rumah. Hal itu harus segera diputuskan oleh KONI Jatim, dan Komisi E memberikan waktu satu minggu harus sudah fix dan clear.,” seru Untari, di Aula Rapat Bakorwil III Malang, Kamis (10/4/2025).
Disebutkannya, ada tumpang tindih venue beberapa cabor yang ada di dua wilayah dari tiga wilayah penyelenggara. Seperti venue voli pantai (Kota dan Kabupaten Malang), sepatu roda (Kota dan Kabupaten Malang), pacuan kuda (Kota Batu dan Kabupaten Malang) dan lainnya.
Untari juga mengapresiasi, tiga kota/kabupaten di Malang Raya yang sudah berusaha totalitas, terutama dengan APBD masing-masing. Dimana Kota Malang telah menyiapkan anggaran Rp76 miliar, Kabupaten Malang Rp19 miliar dan Kota Batu Rp7,5 miliar.
“Provinsi Jawa Timur juga menggelontorkan anggaran Rp20 miliar untuk Porprov IX Jatim 2025 agar transparan. Tentu kami nanti akan meminta rincian penggunaan anggaran tersebut untuk apa saja, mulai pembukaan, penyelenggaraan hingga penutupan,” tegasnya.
Terkait integritas juri, Komisi E meminta, fairplay harus diperhatikan dan jangan ada KKN. Sebab Porprov merupakan olahraga prestasi yang menjunjung tinggi sportivitas, bukan tentang kalah dan menang semata.
“Catatan ini harus diperhatikan oleh Dispora dan KONI baik Jatim maupun tiga kota/kabupaten tuan rumah yang menyiapkan wasit dan juri,” timpal politisi PDI Perjuangan dapil Malang Raya ini.
Untari juga menyoroti sosialisasi dan promosi adanya event Porprov IX Jatim 2025 kepada masyarakat luas. Sebab menurutnya, hingga hari ini gegap gempita Porprov IX Jatim 2025 belum terasa.
“Event Porprov ini bukan hanya untuk kontingen, atlet, official dan keluarga, tapi juga masyarakat luas, baik Malang Raya maupun Jatim. Masing-masing Pemda harus bisa menyampaikan kepada masyarakat, sebab itu nanti juga berdampak pada UMKM, perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.
Senada, anggota Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih MPd mengapresiasi, atas kesiapan tiga daerah tuan rumah Porprov IX Jatim 2025. Dimana ada 65 cabor akan mengikuti Porprov IX Jatim 2025 di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
“Karena ini kegiatan besar, maka kami dari Komisi E ingin memastikan secara detail sejauh mana progres Porprov IX Jatim 2025. Dimana melibatkan Dispora dan KONI Jatim, serta Dispora dan KONI daerah di wilayah Malang Raya, persiapannya seperti apa. Kemudian evaluasi dan kebijakan yang diambil atas beberapa catatan yang harus diputuskan segera. Seperti tumpang tindih venue, KONI Jatim harus segera memutuskan,” tegas politisi senior PKB dapil Malang Raya ini.
Harapannya, progres yang sudah berjalan akan semakin matang, sehingga harapan akhirnya Porprov IX Jatim 2025 terselenggara dengan sukses. Selain teknis pelaksanaan Porprov, pihaknya akan mengawal penyelenggaraan yang melibatkan pihak lain, seperti kepolisian dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Menurutnya, keterlibatan pihak kepolisian terkait keamanan penyelenggaraan Porprov dan rekayasa arus lalu lintas yang ditimbulkan. Baik sejak persiapan, pembukaan, selama pelaksanaan hingga penutupan Porprov IX Jatim 2025.
“Komisi E menyoroti rekayasa lalulintas dan sirkulasi ekonomi kreatif yang akan dilibatkan. Porprov tentu akan memberikan dampak kemacetan arus lalu lintas, selain bebarengan dengan libur panjang sekolah dan kuliah,” paparnya.
Selain itu, keterlibatan HIPMI terkait efek ekonomi pada masyarakat di tiga daerah tuan rumah, sehingga menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Seperti hotel, kuliner UMKM, merchandise, dan lainnya, harus dipersiapkan untuk menangkap peluang tersebut.
“Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, sehingga Porprov ini menjadi harapan baru masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat,” terang Ketua DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim ini.
Hikmah optimis, efek multiplayer pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Porprov IX Jatim 2025 cukup tinggi. Optimisme tersebut lantaran kontingen Porprov cukup besar, serta bebarengan dengan libur panjang sekolah.
“Kontingen daerah itu besar, ada atlet, official, pemerintah daerah dan keluarga, itu akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang cukup besar pula. Apalagi event Porprov pas liburan sekolah, akan banyak masyarakat luar Malang datang untuk menonton dan memberikan dukungan kepada kontingen daerah masing-masing,” beber Hikmah.
Sementara itu, Ketua KONI Jatim, Drs Muhammad Nabil MSi menyampaikan, kelayakan venue tidak ada masalah. Hanya saja standar yang ditentukan tim teknikal belum bisa diputuskan, harapannya pekan depan sudah diputuskan oleh KONI Jatim.
“Ada kebijakan yang akan kami berikan, yang penting cabor tersebut bisa terlaksana di venue yang ada. Serta tidak mengurangi subtansi dalam event Porprov ini,” jawab Nabil.
Nantinya, KONI Jatim akan memanggil daerah yang siap untuk mempresentasikan, sehingga pihaknya bisa memutuskan venue mana yang bisa digunakan.
“Terkait sosialisasi, kami akan melibatkan semua unsur yang ada, dan itu sudah otomatis apalagi ini event ke-9 Porprov. Pemda bisa memasang sosialisasi dalam bentuk manual, seperti baliho, dialog dan lainnya, karena mereka yang paham wilayahnya,” tandas Nabil.
Usai rakor kesiapan, rombongan Komisi E DPRD Jatim, Dispora dan KONI Jatim, serta Bappeda Jatim meninjau kesiapan beberapa venue Porprov IX Jatim 2025. Serta berdialog dengan unsur Forkopimda pengampu wilayah pelaksana Porprov IX Jatim 2025. (rhd)
