Malang, SERU.co.id – Merespons kasus penembakan oleh dua oknum anggota TNI kepada tiga polisi di Lampung, Pakar Hukum dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB) Malang memberikan pandangannya, agar kasus tersebut dapat diselesaikan. Dengan sanksi tegas, transparan, seadil-adilnya dan ada efek jera bagi pelaku.
Pakar Hukum dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Prija Djatmika mendorong, agar proses penegakan hukum kasus penembakan oleh dua oknum anggota TNI kepada tiga polisi di Lampung. Penegakan hukum harus akuntabel dan transparan.
“Saya mendorong, agar proses penyidikan kasus ini harus diberikan sanksi tegas, transparan dan ada efek jera untuk oknum TNI. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, ” seru Prija, Rabu (19/3/2025)
Menurutnya, tindakan dari pimpinan TNI dan Polisi sudah sangat bagus dan ketat. Tinggal bagaimana penanganan kasus ini sangat transparan dan diselesaikan secara hukum yang seadil-adilnya.
“Dalam kasus di Lampung ini, oknum TNI yang diduga membacking judi sabung ayam itu jelas salah. Tapi sangat disayangkan sampai menggunakan senjata untuk penyelesaian perkara, mestinya dibiarkan saja polisi menegakkan hukum. Disini perlunya sosialisasi ke dalam agar oknum TNI wajib menerima sanksi etik dan sanksi hukum tegas apabila melakukan pendekengan kejahatan,” terang mantan Dekan Fakultas Hukum UB ini.
Menurutnya, oknum TNI yang membacking tindak kejahatan apapun harus ditindak tegas, karena peluang mereka sangat mungkin punya kekuasaan, pengaruh dan senjata. Sehingga orang-orang sipil percaya ketika memiliki backingan oknum polisi atau TNI, apa yang dilakukan akan aman.
“Ini jadi entry point untuk membersihkan praktek-praktek pembackingan praktik kejahatan yang dilakukan oknum TNI maupun oknum Polri. Semoga ini menjadi momen untuk melakukan penataan polisi dan TNI agar mental anggotanya berjalan sesuai koridor dan tidak bertentangan dengan hukum,” harapannya.
Dikisahkannya, dulu kemitraan Polisi-TNI baik, sehingga hubungan baik ini harus dibina lagi. Dugaan kesenjangan hubungan antara TNI dengan Polri, menjadi dasar salah satu pihak tidak lagi akur. Sekaligus menjadi intropeksi bagi polisi untuk menangani hukum secara tegas, lurus dan tidak menyalahgubakan kekuasaannya.
“Sama-sama aparat itu sinergi adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan kondisi ini, mohon tidak menyebabkan polisi takut untuk grogi menegakkan hukum di wilayah lainnya. Karena semua orang sama di depan hukum, siapapun yang menyahgunakan kewenangannya harus diberantas, apapun resikonya,” tegasnya. (rhd)
