Malang, SERU.co.id – Komisi B DPRD Kota Malang mengunjungi Malang Creative Center (MCC) untuk mengevaluasi pengelolaannya dan mencari solusi efisiensi anggaran, Selasa (24/12/2024). Dengan anggaran besar yang telah dialokasikan, MCC dinilai perlu memberikan kontribusi lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Kunjungan ini juga membahas potensi pengelolaan mandiri MCC, agar tidak membebani APBD Kota Malang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menjelaskan, pada 2019-2020, MCC menerima alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar untuk operasional. Namun, penggunaan anggaran ini dinilai perlu diawasi untuk memastikan efektivitasnya.
“Kami dari Komisi B melakukan kunjungan ke MCC untuk menyerap aspirasi terkait pengelolaannya,” seru Bayu, sapaannya kepada SERU.co.id.
Menurut Bayu, alokasi anggaran MCC untuk tahun depan diperkirakan sekitar Rp6-7 miliar, meski belum mencakup satu tahun penuh. Angka tersebut memotivasi DPRD untuk mengevaluasi strategi pengelolaan yang lebih efisien. Salah satu opsi yang dibahas adalah kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengurangi beban APBD.
Bayu juga menyebutkan, Diskopindag Kota Malang dan pengelola MCC telah memaparkan konsep pengelolaan mandiri finansial. Konsep ini melibatkan penyesuaian regulasi untuk memungkinkan kerja sama dengan pihak swasta.
“Kami ingin memastikan MCC tetap berfungsi maksimal tanpa membebani anggaran daerah,” katanya, didampingi beberapa anggota Komisi B lainnya, di antaranya Sri Mulyana, Kristina Yaniarti, Eddy Widjanarko, Muhamamad Dwicky Salsabil Fauza, dan Agoes Marhaenta.
Selain itu, fasilitas MCC dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas kreatif. Bayu menilai, eskalator, lift, dan toilet sudah memenuhi standar yang dibutuhkan.
“MCC kini menjadi destinasi wisata kreatif yang mendukung perputaran ekonomi lokal,” tambah politisi dari Fraksi PKS Kota Malang ini.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung aktivitas MCC. Menurutnya, fasilitas MCC sudah dimanfaatkan dengan baik.
“Regulasi berupa Perda terkait pengelolaan MCC menjadi prioritas agar kontribusinya dapat lebih maksimal,” ujar Eko Sya, sapaannya.
Eko menambahkan, MCC mendukung 17 sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Pembahasan dengan DPRD juga mencakup rencana kontribusi MCC terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu usulan adalah pengenaan retribusi atau pajak atas fasilitas tertentu di MCC.
Diskusi bersama pihak pengelola MCC juga mencakup potensi pengembangan untuk mendukung pelaku UMKM. Pada Januari 2025, MCC direncanakan memfasilitasi ekspor produk UMKM, seperti keripik nangka, keripik tempe, dan daun pisang. Produk-produk ini akan diekspor ke Australia.
Eko menilai MCC memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang saat ini mencapai 6,09, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.
“Sektor kuliner, akomodasi, dan transportasi yang didukung UMKM menjadi indikator utama pertumbuhan ini,” jelasnya.
Sebagai agregator dan inkubator, MCC mencetak pelaku usaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan dan event. Meskipun tidak terlihat aktivitas jual beli langsung di MCC, dampaknya dirasakan dalam perkembangan UMKM.
“MCC telah menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mendukung perkembangan ekonomi lokal,” tutup Eko. (ws12/rhd)
