Malang, SERU.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang membahas pandangan umum fraksi terkait KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun 2025. Dalam rapat ini, 6 (enam) fraksi menyampaikan usulan prioritas anggaran yang menyoroti ketenagakerjaan, keterbukaan, serta pertumbuhan ekonomi.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS memberikan, tanggapan terkait struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amithya menyoroti, alokasi belanja pegawai perlu dipetakan lebih detail untuk mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Ia menjelaskan,
“Silpa yang tinggi perlu dihindari agar anggaran bisa dimanfaatkan untuk program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti dana belanja pegawai itu tinggi, tetapi tidak mudah dialihkan ke sektor lain,” seru Amithya, sapaannya kepada SERU.co.id.
Amithya menambahkan, pentingnya evaluasi program gizi selama satu tahun ke depan. Evaluasi ini bertujuan memastikan manfaat program dan keberlanjutan anggaran sesuai kekuatan daerah.
“Program gizi harus berdampak nyata,” timpalnya.
Ia juga menyatakan, dukungan terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) dan berbagai inisiatif corporate social responsibility (CSR). Program tersebut berkontribusi pada sarana pendidikan serta pembangunan infrastruktur pasar.
Pembangunan infrastruktur di Pasar Besar yang dibiayai oleh pusat mendapat perhatian khusus dari DPRD. Menurutnya, dua pasar lain yang dikelola pihak ketiga, diharapkan tidak memerlukan alokasi tambahan dari anggaran daerah.
Dalam pandangan akhir, DPRD Kota Malang menegaskan, harapannya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan pemetaan belanja pegawai secara teliti. Dengan demikian, diharapkan anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat pada 2025 mendatang.
Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MT menyambut baik pandangan DPRD. Iwan menjelaskan, beberapa isu utama seperti pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dalam rancangan KUA PPAS 2025.
Menurutnya, beberapa fraksi menyampaikan, pandangan strategis mengenai ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, dan ekonomi daerah. Ia berharap, rencana kerja ini bisa berdampak positif pada peningkatan pelayanan masyarakat di Kota Malang, sesuai dengan UU HKPD No.1.
“Ada enam fraksi yang menyampaikan poin-poin strategis, mulai dari ketenagakerjaan, keterbukaan, hingga pertumbuhan ekonomi,” jelas pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini.
Iwan menegaskan, program makanan bergizi menjadi salah satu program prioritas yang terus didukung oleh Pemkot Malang. Selain isu inflasi yang juga diatasi dengan berbagai program strategis.
Terkait program makanan bergizi, Iwan menyebut, Kota Malang mendukung pelaksanaan program nasional. Ia berharap, alokasi program ini dapat berdampak langsung pada masyarakat. Program kesehatan, pendidikan, dan UMKM juga tetap menjadi prioritas dalam anggaran 2025 sesuai RKPD dan RPD 2024-2026.
Ia juga menjelaskan, alokasi anggaran belanja pegawai yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh dukungan terhadap pengangkatan tenaga P3K dan honorer, khususnya di sektor pendidikan.
“Belanja pegawai ini memang besar, karena dukungan kepada tenaga honorer dan pengangkatan P3K. Namun, kami akan tetap memastikan efisiensi anggaran agar seimbang dengan kebutuhan belanja pembangunan,” terang Iwan,
Selain itu, terkait dengan pandangan lainnya yang sudah disampaikan oleh DPRD akan dijawab Selasa (29/10/2024). Pemkot Malang akan memaksimalkan upaya untuk memajukan Kota Malang.
“Kami akan menjawab masukan fraksi besok siang,” tutup Iwan. (ws12/rhd)
