Malang, SERU.co.id – Calon Wakil Bupati Malang nomor urut dua, Lathifah Shohib, menegaskan komitmennya untuk melakukan pendataan terhadap anak disabilitas dan meningkatkan kesejahteraan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Malang jika pasangan Sanusi-Lathifah (SaLaf) terpilih dalam Pilkada 2024.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Sensorik Motorik Bocah Pintar di Kecamatan Jabung, Kamis (24/10/2024), Lathifah melihat langsung kondisi SLB yang didirikan secara mandiri oleh warga setempat. Ia mengapresiasi inisiatif masyarakat yang mendirikan sekolah tersebut tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk mendukung upaya ini.
“Ini contoh gerakan masyarakat mandiri yang tidak mengandalkan bantuan pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah harus hadir karena mereka sebenarnya membantu tugas pemerintah. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar Lathifah kepada SERU.co.id.
Lathifah juga menyadari banyak orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang enggan menyekolahkan anaknya di sekolah khusus. Oleh karena itu, SaLaf berencana melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak-anak disabilitas di Kabupaten Malang.
“Banyak orang tua merasa malu menyekolahkan anak mereka di sekolah khusus. Kami akan melakukan pendataan melalui tim penggerak PKK dan posyandu di desa-desa, sehingga kita dapat mendeteksi jumlah anak disabilitas di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui berapa banyak ABK yang sudah dan belum disekolahkan. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun langkah-langkah untuk memastikan ABK mendapatkan pendidikan yang setara dan memenuhi kebutuhan mereka.
“Setelah itu, kita bisa menyusun program berdasarkan data, sehingga tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambah Lathifah.
Selain fokus pada pendataan ABK, SaLaf juga berencana meningkatkan kesejahteraan guru-guru SLB. Menurut Lathifah, para guru ABK memerlukan perhatian khusus, termasuk dalam hal sertifikasi dan insentif.
“Kami akan memperhatikan kesejahteraan guru SLB, termasuk guru non-sertifikasi di TK dan RA. Insentif mereka akan kita perbaiki agar sesuai dengan undang-undang yang ada,” ungkap Lathifah.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru-guru ini harus disesuaikan dengan regulasi dan kesiapan anggaran APBD Kabupaten Malang.
“Kami akan sesuaikan dengan regulasi yang ada dan kesiapan anggaran APBD,” pungkasnya. (wul/ono)
